Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir Januari 2019, skema perpisahan Inggris dari Uni Eropa (Brexit) masih belum menemukan titik terang. Kali ini, opsi perpanjangan tenggat waktu Brexit pun mengemuka.
Pemimpin oposisi Partai Buruh Jeremy Corbyn telah menemui Yvette Cooper, anggota Partai Buruh menginisasikan gerakan antar partai di parlemen untuk mendorong opsi penundaan Brexit.
Cooper diketahui juga telah mengajukan proposal kepada anggota Partai Konservatif Nick Boles. Sejauh ini setidaknya sudah ada 58 politisi dari lima partai di parlemen yang mendukung rencana ini.
Jika suara dari Partai Buruh dalam voting untuk menolak no-deal Brexit pekan depan kembali menjadi mayoritas maka bisa dikatakan proposal Cooper-Boyle akan berhasil.
"Penting bagi parlemen untuk mengeliminasi opsi no-deal Brexit dari kesepakatan Brexit dan mendorong ajuan penundaan dalam voting mendatang," ujar juru bicara Partai Buruh Keir Starmer, terkait isu Brexit, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (24/1/2019).
Meski demikian prospek penundaan Brexit telah membuat marah pendukung Brexit garis keras.
Di Brussel, Kepala Negosiator Brexit Uni Eropa Michael Barnier menyatakan peringatan kepada Parlemen Inggris, bahwa penentangan terhadap skenario no-deal tidak menjamin no-deal Brexit tidak akan terjadi.
Sementara anggota parlemen berselisih mengenai skenario Brexit, banyak perusahaan keuangan yang ternyata mulai memindahkan uang keluar dari Kota London, mereka kemungkinan tidak akan kembali berinvestasi di Inggris.
Lima dari bank terbesar yang fokus melayani nasabah di benua Eropa berniat untuk memindahkan 750 miliar euro (US$855 miliar) dalam bentuk aset ke Frankfurt.
Untuk saat ini, PM Inggris Theresa May memfokuskan upayanya untuk mendapatkan jaminan hukum dari Uni Eropa terkait kebijakan Irish backstop.
Kesepakatan ini paling membuat geram para gerilyawan di Partai Konservatif dan sekutunya di Partai Serikat Buruh Demokratik Irlandia Utara.
Backstop adalah kebijakan yang mengindikasikan kemunduran jika Inggris dan Uni Eropa tidak dapat menengahi kesepakatan perdagangan pada akhir tahun 2020, yang akan membuat Inggris tetap terikat erat dengan aturan blok ekonomi Eropa tersebut.
Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan kepada ITV bahwa jika Uni Eropa setuju untuk membatalkannya Irish backstrop atau menetapkan tambahan batas waktu, PM May diperkirakan dapat memperoleh kesepakatan di Parlemen.
