Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima kunjungan Menteri Pendidikan Malaysia Maszlee bin Malik di Kantor Kementerian Agama pada Kamis (10/1/2019).
Dalam pertemuan tersebut kedua pihak menjajaki beberapa kerjasama yang dapat dilakukan terkait pendidikan agama, salah satunya tentang kajian manuskrip Asia Tenggara.
“Kami di Kemenag sejak beberapa tahun terakhir fokus melakukan kajian manuskrip. Ke depan kami ingin membangun Pusat Manuskrip Nusantara,” ujar Lukman, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (11/1/2019).
Menurut Lukman, kajian Manuskrip Nusantara menjadi perhatian Kemenag karena banyak khasanah keilmuan yang ada dan tersebar di dalamnya belum tergali dan terinventarisir dengan baik. Maszlee bin Malik menceritakan bahwa di Malaysia telah dikembangkan digitalisasi manuskrip.
“Kami banyak koleksi digital. Jika diperlukan, kami bisa membantu untuk digitalizing manuscript,” ujar Maszlee.
Dia pun mengapresiasi Kemenag yang telah memberikan perhatian pada manuskrip Nusantara. Maszlee juga menuturkan kajian manuskrip yang ada di Malaysia juga mencakup beberapa manuskrip yang tersebar di Asia Tenggara.
Baca Juga
"Ada yang dari Mindanao, misalnya. Manuskrip yang ada di Asia Tenggara sebenarnya tak kalah dengan yang ada di Arab Saudi, dan sebagainya," ujarnya.
Dia menambahkan, kajian manuskrip, khususnya manuskrip keagamaan, penting untuk dilakukan bersama-sama. "Apalagi kita satu rumpun. Ini di hari depan akan jadi peninggalan bagi anak cucu kita," tuturnya.
Maszlee juga menawarkan apakah memungkinkan universitas-universitas di Malaysia membuka cabang di Indonesia, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Bila memungkinkan demikian, mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Malaysia tidak perlu pergi ke Malaysia.
"Cukup di Indonesia, tetapi menggunakan kurikulum, tenaga pengajar dan metode pengajaran dari Malaysia. Termasuk salah satunya kajian manuskrip. Buku pun dapat dicetak di Indonesia. Ini tentu lebih ekonomis," urainya.
Lukman Hakim Saifuddin akan mengkaji usulan tersebut.
"Ini usulan menarik, kami akan coba dalami. Karena ini terkait juga dengan lembaga lain seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Lukman.
