Bisnis.com, JAKARTA—Di hadapan Komisi VIII DPR RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Yohana Yembise mengusulkan wacana perubahan nama kelembagannya menjadi Kementerian Keluarga.
Menurut Yohana, mendorong perlindungan perempuan dan anak menjadi sebuah budaya bukanlah hal mudah, sebab kesadaran masyarakat masih minim terutama laki-laki.
Saat ini, Kemen PPPA sedang mendorong kampanye laki-laki untuk perempuan atau He for She yang ke depan akan lebih digodok.
“Selama ini, program yang dibuat sudah cukup banyak untuk perempuan dan anak. Padahal jika laki-laki belum sadar untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak, ke depan tetap saja sulit. Apalagi dari data, pelaku kekerasan mayoritas adalah laki-laki,” imbuhnya, seperti dikutip dari laman Kemen PPPA , Kamis (10/1/2019).
Dirinya pun mengusulkan wacana mengubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Keluarga. Tentu, evaluasi kementerian ini perlu dikaji terlebih dulu.
Baca Juga
Harapannya agar semua bisa dijangkau, rehabilitasi sosialnya kepada semua, laki-laki, perempuan dan anak.
“Tujuan akhirnya keluarga kuat, negara kuat,” ujar Yohana.
Yohana pun mengungkapkan keresahannya dengan anggaran yang diberikan untuk Kemen PPPA terbilang kecil dan trennya menurun sejak 3 tahun terakhir. Namun meski demikian, hal ini tidak menghalanginya untuk bekerja maksimal.
Peningkatan kinerja di antaranya ialah bertambahnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada 2018 sebanyak 190 Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
“Anggaran Kemen PPPA di tahun 2018 adalah Rp507,9 miliar atau diibaratkan hanya sebesar satu kabupaten/kota. Belum lagi di tahun ini anggaran kami dipotong menjadi Rp493,6 miliar. Padahal, Kemen PPPA harus melindungi 126 juta perempuan dan 83 juta anak di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Dalam rapat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2018, berbagai isu terkini seputar perempuan dan anak juga disoroti anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir, seperti perdagangan orang, kekerasan perempuan dan anak, narkoba, prostitusi online yang melibatkan anak, hingga anak yang berhadapan dengan hukum.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 dijadikan basis bagi Kemen PPPA dalam menjalankan program di tahun anggaran selanjutnya. Hal ini agar melahirkan kegiatan dan program terobosan baru.
Disamping itu, orientasi Kemen PPPA juga harus mengarah pada ketahanan keluarga agar mampu menjawab persoalan perempuan dan anak yang masih terjadi.
“Pertama, kami DPR mengapresiasi, apalagi melihat capaian 91%. Ini merupakan prestasi baik bagi Kemen PPPA. Tapi, namanya evaluasi, apa yang dikerjakan kemarin di masa selanjutnya harus lebih ditingkatkan,” paparnya.
