Kabar24.com, JAKARTA- Terjadinya kasus kekerasan anak oleh Ibu kandung hingga meninggal dunia di Wamena, Jayawijaya, Papua, menarik perhatian Menteri Pembetdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.
Seperti diketahui, C, gadis kecil berusia 9 tahun meninggal dunia ditangan R, ibu kandungnya sendiri dengan luka menganga di kepala dan luka bakar sangat parah di sekujur tubuh.
Menteri Yohana Yembise mengecam keras tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga menewaskan anak perempuan tersebut.
"Saya sangat terpukul dan mengecam keras segala bentuk tindak kekerasan pada anak, terlebih lagi pelaku merupakan ibu kandung korban sendiri. Saya meminta dengan tegas kepada seluruh orangtua dan orang terdekat yang berada di sekitar anak untuk tidak menjadikan anak sebagai korban pelampiasan masalah yang terjadi dalam kehidupan ini," ujarnya, Minggu (21/1/3018).
Pelaku diketahui sudah bercerai dengan suaminya, dia telah mengalami kegagalan atau ketidakberfungsian keluarga sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial dan ekonomi dalam rumah tangga dan berujung melakukan kekerasan pada anaknya, C sebagai pelampiasan.
Korban meninggal dunia setelah dua hari berjuang dan mendapat perawatan intensif di RSUD Wamena, Papua.
Baca Juga
Pelaku mengaku bahwa korban menderita penyakit sarampa, namun hasil pemeriksaan dokter menyatakan luka korban ditimbulkan akibat penganiayaan.
Berdasarkan keterangan kerabat, pelaku yang merupakan ibu kandung korban diduga telah menganiaya korban hingga meninggal dunia.
Jika terbukti bersalah pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai pasal 80 ayat (3) dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan atau denda Rp 3 miliar, dan sesuai ayat (4) ditambah 1/3 pidana keseluruhan karena pelaku merupakan orang tua korban.
"Saya meminta kepada seluruh orang tua dan orang terdekat di sekitar anak untuk berkomitmen serius melindungi anak dengan memperkuat upaya preventif melalui penguatan ketahanan keluarga, sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6/ 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga" lanjutnya.
Keluarga sebagai akar utama, paparnya, berperan penting melindungi anak dengan memperkuat ketahanan dalam mengatasi segala persoalan yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar keluarga itu sendiri.
Pemerintah daerah menurutnya juga berperan penting dalam perlindungan anak sesuai UU No 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah, dimana penyediaan layanan bagi anak yang tidak mendapat pengasuhan orang tua yang baik atau disebut anak yang memerlukan perlindungan khusus wajib disediakan oleh pemda kabupaten, dan provinsi.
Menteri Yohana menambahkan sesuai Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masyarakat harus berperan aktif dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan KDRT dan bersama sama mencegah terjadinya KDRT.
