Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum menindak tegas siapa pun yang ingin melemahkan dan mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum.
"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU," ujar Presiden seusai acara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Menurut Presiden, bagaimana pun KPU adalah penyelenggara pemilihan umum (pemilu) anggota lembaga legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada), hingga pemilihan presiden (pilpres) yang harus didukung oleh seluruh pihak.
Kepala Negara bahkan memberikan arahan langsung kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk bersikap tegas apabila ada pihak-pihak yang berupaya melemahkan KPU.
"Jadi kalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi itu saya sudah sampaikan ke Kapolri, tegas," tandasnya.
Seperti diketahui, KPU belum lama ini dilanda isu atau hoaks tentang adanya 7 kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos. Kontainer dimaksud digosipkan berada di Tanjung Priok.
Baca Juga
Akan tetapi, setelah dicek ketua KPU ke lokasi, informasi tersebut ternyata tidak ada.
