Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengimbau kubu BPN Prabowo-Sandiaga untuk bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi.
Hasto juga menjabat Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan ketika menyerang lawan dengan isu hoaks, nantinya justru citra buruk akan berbalik ke dirinya sendiri.
"Pertama, persoalan penggunaan isu-isu agama, akhirnya terkena muka sendiri. Kemudian, terkait dengan debat [Pilpres 2019], ada serangan seolah-olah kami tidak siap, ternyata mereka yang meminta secara khusus desain-desain seperti itu," ungkap Hasto di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2018).
"Kemudian penggunaan selang [hoaks RSCM], serangan terhadap BPJS, itu ternyata juga tidak benar. Kemudian, juga membangun tol tanpa utang, itu Pak Sandi ternyata melakukan hal itu dari rekam jejak sebelumnya. Kemudian, terakhir masalah tujuh kontainer. Itu baru yang terhitung, yang belum terhitung masih ada," tambahnya.
Hasto menyebut lima kasus hoaks tersebut terhitung merupakan kasus besar, sehingga masih ada kasus hoaks kecil lain yang tak terhitung. Bahkan, kasus hoaks Ratna Sarunpaet pun belum masuk hitungan.
"Rakyat juga akhirnya melihat bahwa hal-hal yang sifatnya hoaks sekadar menyerang tanpa data, akhirnya memukul balik. Baru ini saja, baru tanggal 8 Januari saja, skornya sudah 5—0. Terhadap isu-isu serangan [hoaks] seperti itu, itu sudah 5—0," ujar Hasto.
Baca Juga
Sebab itulah Hasto mengimbau kubu BPN Prabowo-Sandiaga untuk berdemokrasi dengan baik yang mengedepankan etika Timur.
Dalam kesempatan yang sama Hasto pun mengingatkan kembali Indonesia telah memiliki sistem penyelenggaraan pemilu yang utuh lewat KPU, adanya pengawasan etik lewat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta lembaga pengawasnya Bawaslu.
Sehingga partai politik sebagai peserta hajat penyelenggaraan demokrasi yaitu Pilpres dan Pileg 2019, seharusnya menghargai semua kerangka sistem tersebut secara utuh.
"Dengan demikian TKN Jokowi-Ma'ruf Amin sangat menyesalkan ketika ada upaya-upaya yang sistematis untuk men-down grade, mendelegitimasi terhadap penyelenggara pemilu yang seharusnya kita berikan ruang dan kemudian sekaligus fungsi pengawasan [Bawaslu dan DKPP] untuk dapat menjalankan tugasnya," tutup Hasto.
