Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Siapa Saja Pihak-pihak yang Dilarang Menyumbang Dana Kampanye Pemilu?

Peserta Pemilu ramai-ramai mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan dana sumbangan kampanye yang telah mereka peroleh, Rabu (2/1/2019).
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 02 Januari 2019  |  15:14 WIB
Siapa Saja Pihak-pihak yang Dilarang Menyumbang Dana Kampanye Pemilu?
Gedung KPU - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Peserta Pemilu ramai-ramai mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan dana sumbangan kampanye yang telah mereka peroleh, Rabu (2/1/2019).
 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan pada dasarnya semua warga Indonesia berhak berkontribusi membantu calon anggota legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden, atau partai politik. Namun, ada pihak-pihak yang tetap dilarang memberikan sumbangan.
 
“Yang pertama adalah pihak asing. Siapa pihak asing? Undang-undang menentukan warga negara asing, bisa kelompok masyarakat asing,” paparnya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (2/1).
 
KPU mencontohkan kelompok yang dimaksud adalah lembaga swadaya masyarakat yang bukan berasal dari Indonesia.

Pemerintah dan perusahaan asing pun dilarang. Definisi perusahaan asing adalah korporasi yang lebih dari 50% sahamnya bukan dimiliki oleh warga Indonesia.

Peserta pemilu juga tidak boleh menerima dana dari APBN, APBD, BUMD, dan anggaran desa.
 
“Itu hal-hal yang juga menjadi kategorisasi sumbangan dan kampanye,” jelas Hasyim.
 
Semua itu, terangnya, tertera dalam Pasal 325 dan Pasal 326 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dana kampanye Pilpres 2019
Editor : Annisa Margrit
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top