Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wadah Pegawai KPK Galang Bantuan untuk Korban Tsunami Selat Sunda

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggalang bantuan untuk korban tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 23 Desember lalu dan merenggut setidaknya 429 nyawa.
Pengelola berdiri di atas bekas bangunan penginapan yang luluh lantah akibat diterjang tsunami, di kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Selasa (25/12/2018)./ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Pengelola berdiri di atas bekas bangunan penginapan yang luluh lantah akibat diterjang tsunami, di kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Selasa (25/12/2018)./ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA -- Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggalang bantuan untuk korban tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 23 Desember lalu dan merenggut setidaknya 429 nyawa.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan seluruh pegawai KPK turut berduka cita atas musibah tsunami yang menimpa Provinsi Banten dan area Lampung, khususnya di Pandeglang, Banten dan Lampung Selatan.

"Atas nama solidaritas kemanusiaan, pimpinan, penasihat dan pegawai KPK mulai hari ini, 26 Desember 2018, akan mengumpulkan donasi baik berupa uang tunai maupun barang-barang kebutuhan bagi para pengungsi seperti selimut, makanan, dan obat-obatan hingga 10 Januari 2019," ujarnya, Rabu (26/12/2018).

Sesuai dengan rencana, setelah bantuan terkumpul KPK akan menyalurkannya ke lembaga terpercaya, lanjut Yudi.

Selain itu, KPK berharap berbagai bencana yang terjadi di Lombok, Palu, dan Banten-Lampung bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dan lembaga terkait lainnya agar menyiapkan mitigasi bencana secara baik karena Indonesia memang negara yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami.

Dengan mitigasi yang baik diharapkan bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa, tambahnya.

"Semoga kondisi psikologis para korban cepat pulih dan ekonomi serta pariwisata di daerah yang terdampak bencana bisa segera bangkit," ujarnya.

Selain itu, menurut Yudi, Pimpinan KPK seringkali mengingatkan agar dana yang semula diperuntukan mengatasi bencana tidak diselewengkan.

Wadah Pegawai juga menyarankan kepada pimpinan KPK agar ada tim supervisi khusus yang mengawasi penggunaan dana penanganan bencana dari APBN.

"Kami turut mengusulkan peringatan hukuman berat bagi mereka yang terbukti menyelewengkan dana bencana," ujar Yudi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper