Kabar24.com, JAKARTA - Ikatan Alumni UI mengharapkan KPU segera meningkatkan jaminan keamanan bagi kotak suara dari bahan karton sekaligus mendorong untuk lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai kekuatan dan pengamanan kotak suara tersebut.
Hal tersebut menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan karton sebagai kotak suara serta banyak ditemukannya blanko kosong e KTP (kartu tanda penduduk elektronik) jelang Pemilihan Presiden dan anggota legislatif (Pemilu).
Usulan itu disampaikan dalam diskusi bulanan (Disbul) Policy Centre (Polcent) Badan Pengurus Harian (BPH) Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bertema Kotak Suara Karton dan Blanko Ekstra eKTP sebagai Tantangan Pelaksanaan Pemilu Jurdil”.
“Tujuannya adalah demi kelancaran dan terselenggaranya Pemilu yang jujur adil, aman dan damai,” papar Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono dalam siaran persnya.
Di tempat yang sama, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Soemarsono, menyampaikan, penggunaan kota suara dari bahan karton dalam Pemilu tahun 2019 mendatang, bukan yang pertama kali. Tahun 2014 yang lalu juga menggunakan bahan yang sama untuk kotak suara.
“Penggunaan kotak suara dari bahan karton ini bukan kali yang pertama, melainkan telah dipergunakan pada Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018 sebagai pengganti kotak alumunium yang rusak. Kotak suara yang akan dipergunakan nanti tidak berupa kardus yang biasa, tetapi kotak dari bahan karton khusus yang telah diuji ketahanannya” Papar KPUD DKI Sumarno.
Sumarno maupun politisi Gerindra Ahmad Riza Patria Komisi 2 DPR sependapat dengan Ketua ILUNI UI Arief Budhy Hardono, KPU harus segera memberikan penjelasan yang lebih detail dan komprehensif terhadap permasalahan dan pengamanan Kotak suara dari kardus.
Hal ini agar kepercayaan masyarakat pemilih dapat terus menguat sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar aman dan damai.
“Jika tetap menggunakan kotak suara dari bahan kardus, KPU Harus memastikan pengamanannya agar tak terjadi peluang melakukan kecurangan,” tegas Ahmad Riza Patria.
Deputi Direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyampaikan, hal lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam Pemilu mendatang adalah mengetahui dengan jelas bagaimana kotak suara dan logistik pemilu lainnya didistribusikan.
Hal ini mengingat tak semua wilayah di Indonesia bisa dijangkau lewat darat, ada kalanya harus melalui laut bahkan udara. “Tak hanya berkaitan dengan distribusi logistik, standarisasi pemahaman petugas KPU, termasuk anggota KPPS yang nanti bertugas pun menjadi sangat penting,” papar Khoirunnisa.
Untuk menghindari adanya penyalahgunaan blanko e KTP yang belum lama banyak ditemukan di berbagai daerah, baik Ahmad Riza Patria maupun Arief Budhy Hardono menyarankan pemerintah maupun KPU membuat meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) tentang penggunaan e KTP. Bila perlu KPU mengusulkan penggunaan card reader di setiap TPS (tempat pemungutan suara) pada saat Pemungutan suara berlangsung.
“Perlu dipertimbangkan untuk (menggunakan) card reader di setiap TPS, khusus nya di TPS yang ada indikasi atau sejarah pelanggaran. Untuk memastikan keaslian e KTP tersebut sebaiknya digunakan card reader.” Usul Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono.
