Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Rofi’ Munawar meminta Pemerintah Australia meninjau ulang langkahnya mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel karena selain dinilai ceroboh, keputusan itu buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel.
“Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya termasuk Indonesia,” ujar Rofi’, Rabu (19/12/2018).
Desakan itu juga pernah disuarakan politisi tersebut pada Sidang Kawasan Asia Pasifik di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds yang dihelat di Istanbul, Turki, 14-15 Desember 2018.
Baca Juga
Lebih jauh legislator itu mengatakan, kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalam Barat sampai ada status penentuan akhir, tapi mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir. Dia mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah AS dan Australia tersebut.
“Mengikuti kebijakan AS di bawah Presiden Donald Trump terbukti kerapkali memantik kegaduhan internasional. Dunia termasuk Australia seharusnya menyadari gaya kepemimpinan Trump yang seringkali ceroboh dan destruktif,” ujarnya.
Rofi’ menegaskan dewasa ini masyarakat internasional melihat konflik Palestina-Israel tidak lagi kawasan Arab dan Islam.
“Di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds, Delegasi DPR meminta insan parlemen sedunia melihat Palestina sebagai masalah kemanusiaan dan ketidakadilan. Kami para anggota parlemen di sini sepakat dengan cara pandang itu, ujarnya.
