Bisnis.com, BANGKALAN – Calon presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penegakan hukum terhadap oknum ulama yang berkasus hukum jangan diartikan sebagai langkah kriminalisasi ulama oleh pemerintah.
"Ini jangan sampai, karena ada kasus hukum, lalu yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama," kata Joko Widodo saat berpidato dalam acara Deklarasi Akbar Ulama Madura Bangkalan, Rabu (19/12/2018), yang digelar di Gedung Serba Guna Rato Ebuh, Bangkalan, Jawa Timur.
Jokowi pun mencontohkan ketika ada kasus pemukulan, maka hal itu urusannya akan diserahkan kepada aparat kepolisian. Dia sendiri menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.
"Misalnya mohon maaf, kalau ada yang memukuli orang, urusannya dengan polisi bukan dengan saya. Ya, mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah. Saya sih enggak ngerti. Mesti polisi bertindak kalau ada kasus hukum seperti itu. Kalau enggak ada kasus lalu dibawa ke hukum, ngomong saya. Kalau ada kasus hukum, ya saya sulit," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI itu menambahkan, pesta demokrasi dan perbedaan pilihan memang kerap kali menjadi penyebab terjadinya gesekan dan beda pandangan.
Oleh karena itu, ia berpesan agar perbedaan pilihan politik tidak kemudian memicu perpecahan.
Baca Juga
"Marilah kita jaga persatuan kita, kita jaga ukhuwah islamiyah kita, wathoniyah kita. Sudah sunatullah kepada Bangsa Indonesia. Jangan sampai ini biasanya ada sedikit gesekan," ujarnya.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan saat menghadiri acara deklarasi ulama Madura untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Acara deklarasi tersebut diselenggarakan atas dukungan Yenny Wahid melalui Konsorsium Kader Gusdur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
