Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Delegasi Paletina di Australia mengungkapkan bahwa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang rencananya akan dilakukan Negeri Kanguru dapat meningkatkan "perang agama di kawasan."
"Aksi tersebut dapat merusak proses perdamaian di Timur Tengah," kata Izzat Abdulhadi, dilansir dari 9News Australia, Jumat (14/12/2018).
Perdana Menteri Australia Scott Morrison diperkirakan akan mengumumkan keputusan soal kepindahan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Sabtu besok (15/12/2018).
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat spekulasi bahwa kantor kedutaan besar tidak akan pindah dan tetap berada di Tel Aviv, namun Australia akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Menanggapi spekulasi tersebut, Abdulhadi menilai mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan sama buruknya dengan memindahkan kedutaan besar.
Ia juga memperingatkan Australia soal kemungkinan protes dari negara-negara Arab yang bisa berujung pada penarikan duta besar hingga sanksi ekonomi.
"Respon kami akan sangat berat [untuk dijalani], kami akan meminta negara Arab untuk mengambil langkah serius terhadap Australia. Kami akan meminta negara teluk, negara OKI untuk memboikot pasokan daging dan gandum dari Australia," sambungnya.
Abdulhadi mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan sejumlah duta besar dari negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia. Sementara itu, di bawah Perjanjian Liga Arab tahun 1980, negara Arab dapat memutus hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Akan ada dampak yang besar jika Australia benar-benar mengambil langkah tersebut," tegas Abdulhadi.
Abdulhadi juga memperingatkan Australia akan kehilangan posisinya di kancah internasional, terutama dalam hal status sebagai negara yang adil dan menjunjung hak asasi manusia.
Perdana Menteri Morrison telah beberapa kali mengatakan bahwa ia mendukung solusi 'dua negara' untuk mencapai perdamaian Israel-Palestina. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinilai bertentangan dengan prinsip solusi tersebut karena status kota suci tiga agama Abraham tersebut masih menjadi sengketa.
