Bisnis.com, BANDUNG - Ketua Pemenangan Jokowi-Ma’ruf untuk Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut 19,4% PNS anti-Pancasila.
Menurut dia, sebaiknya personalia pegawai yang termasuk ke dalam data tersebut agar dipecat dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Menolak Pancasila itu tidak boleh menjadi PNS. Saya kira, pemerintah harus memberhentikan siapapun pegawai yang tidak setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ingat loh, PNS itu terkait erat dengan sumpah jabatan,” katanya lewat keterangan tertulis, Selasa (20/11/2018).
Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut menyerukan revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan pegawai. Hal ini sekaligus menjadi penegas bahwa ASN bukan sekadar pegawai, tetapi penjaga ideologi kebangsaan. Ciri dan mental ideologi Pancasila, kata dia, harus melekat dalam diri mereka.
“Kemendagri bisa bekerja sama dengan TNI, Polri atau lembaga independen. Ada revitalisasi Pancasila dalam diri pegawai yang bukan saja harus muncul. Tetapi, mereka itu agen penyebar ideologi harusnya, bukan malah menolak Pancasila,” ujarnya.
Kemendagri sendiri dalam hal ini berpegang pada data lembaga survei Alvara. Lembaga independen tersebut sudah melakukan penelitian di 6 kota besar di Indonesia, yakni, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Hasilnya, terdapat temuan sekitar 19,4% PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
Baca Juga
Survei tersebut dilakukan dengan melibat 1.200 orang responden dari kalangan PNS dan pegawai BUMN. Rentang usia mereka pun terbilang merata yakni usia 25-40 Tahun.
