Repatriasi Rohingnya Diundur Sampai 2019

Rencana Bangladesh untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingnya diperkirakan harus diundur hingga tahun depan.
Iim Fathimah Timorria | 18 November 2018 20:20 WIB
Perempuan pengungsi Rohingya bersama cucunya, saat menunggu bantuan, di Bangladesh, Selasa (19/9). - Reuters/Danish Siddiqui

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bangladesh untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingnya diperkirakan harus diundur hingga tahun depan. Hal ini sehubungan dengan peninjauan program repatriasi yang akan dilakukan pemerintah Bangladesh setelah pemilihan umum pada akhir tahun.

Abul Kalam, komisioner bantuan dan repatriasi pengungsi di Bangladesh, mengatakan kepada Reuters pada Minggu (18/11/2018) bahwa "sebuah tindakan baru" perlu diadopsi untuk memenuhi tuntutan para pengungsi.

Pemulangan gelombang pertama pada 2.200 pengungsi yang sedianya dimulai pada 15 November harus dibatalkan menyusul protes dan penolakan di kamp pengungsian. Tak satu pun nama-nama yang ada di daftar setuju untuk kembali sebelum tuntutan mereka atas keadilan, kewarganegaraan, dan hak untuk kembali ke desa mereka dipenuhi.

"Saya rasa tak seorang pun ingin pulang tanpa pemenuhan semua tuntutan itu," kata Kalam.

Minggu lalu, Kalam meminta komunitas internasional menekan pemerintah Myanmar untuk memenuhi sejumlah tuntutan pengungsi Rohingnya supaya repatriasi dapat terlaksana.

Myanmar yang selama ini tidak mengakui Rohingnya sebagai etnis asli, setuju untuk menerima Rohingnya. Pemerintah setempat mengatakan etnis Rohingya akan memperoleh Kartu Verifikasi Nasional yang memungkinkan mereka untuk mengajukan kewarganegaraan. Kendati demikian, para pengungsi Rohingnya menolak pemberian kartu tersebut karena merasa diperlakukan sebagai orang asing.

Kalam mengemukakan Myanmar perlu memberikan langkah yang jelas untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan etnis Rohingnya jika repatriasi dilakukan. Ia juga menyatakan akan membawa isu ini pada pertemuan bilateral Bangladesh dan Myanmar yang diperkirakan berlangsung bulan depan.

Selain itu, Kalam juga menyatakan keputusan mengenai apakah pengungsi Rohingnya akan direpatriasi atau direlokasi ke Pulau Bhasan Char Bangladesh akan diambil setelah pelaksanaan pemlihan umum pada 30 Desember.

"Pemilu akan datang, pemerintah akan memberi keputusan akhir setelah pemilu," kata Kalam.

Ia menambahkan saat ini konstruksi tempat tinggal alternatif di Bhasan Char hampir selesai. Kalam berharap sejumlah pengungsi berkenan untuk pindah ke daerah tersebut dan mulai menjalani kesempatan hidup baru meskipun badan keselamatan setempat memperingatkan potensi banjir di pulau itu.

Sumber : Reuters

Tag : rohingnya
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top