Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memutus mata rantai penyebab dan dampak sosial atas perbuatan membakar bendera bertuliskan tauhid yang dikira bendera Hizbut Tahrir Indonesia agar tidak menyebar ke daerah lain.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan bahwa untuk mengatasi ini perlu dilakukan pertemuan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, dan ulama.
“Jadi tetap dalam menjelang tahun-tahun politik, keamanan ini selalu kondusif. Itu yang kita harapkan,” katanya usai pertemuan di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
Soedarmo menjelaskan bahwa tujuan utama duduk bareng merumuskan masalah adalah agar konflik horizontal ini bisa kembali bersatu.
Pada tahun politik ini tambahnya rentan terjadi gesekan antarmasyarakat. Jika tidak segera diselesaikan, pemerintah khawatir akan berkembang.
Dia berharap agar isu seperti ini tidak terjadi lagi. “Memang perlu secara rutin melakukan pertemuan antar berbagai ormas islam yang ada di Indonesia ini,” ucap Soedarmo.
Baca Juga
Sementara itu Menko Polhukam Wiranto memastikan masalah pembakaran bendera sudah selesai karena dari Gerakan Pemuda Ansor sebagai ormas yang anggotanya melakukan perbuatan tersebut sudah meminta maaf.
“Kesimpulanya bahwa semua sudah menerima apa yang sekarang diselesaikan, baik penyelesaian hukum maupun penyelesaian organisasi di mana oknum-oknumnya terlibat masalah itu,” ucapnya.
