Massa Aksi Bela Tauhid Minta Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum Banser Dipertemukan Dengan Ulama GNPF

Massa Aksi Bela Tauhid menyampaikan rekomendasi kepada pihak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terkait insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia di Garut beberapa hari lalu.
Sholahuddin Al Ayyubi | 26 Oktober 2018 16:23 WIB
Massa Aksi Bela Tauhid berunjuk rasa di depan Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (26/10/2018). - Bisnis/Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis.com, JAKARTA--Massa Aksi Bela Tauhid menyampaikan rekomendasi kepada pihak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terkait insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia di Garut beberapa hari lalu.

Perwakilan massa aksi KH. Abdul Rosyid menjelaskan salah satu rekomendasi adalah mendesak Kemenko Polhukam mempertemukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dan Ketua Umum Banser NU Yaqut Cholil Qoumas dengan seluruh ulama dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dalam waktu dekat.

"Rekomendasi yang pertama adalah meminta pihak Kemenko Polhukam untuk mempertemukan Said Aqil Siradj dan Yaqut dengan seluruh ulama GNPF dalam waktu dekat," tuturnya, Jumat (26/10).

Dia mengatakan akan kembali membawa massa aksi turun ke jalan pada 2 November 2018 untuk menagih janji atas hasil pertemuan tersebut.

"Jadi hari ini semuanya tenang. Jumat 2 November 2018 nanti kita kembali berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menagih janji Kemenko Polhuman dan kita akan longmarch ke Istana Negara langsung," katanya.

Dia juga mengimbau agar perwakilan dari Kemenko Polhukam yang ditemui pada audiensi tidak hanya mencatat rekomendasi tersebut, melainkan menyampaikannya kepada Menko Polhukam Wiranto agar bisa segera ditindaklanjuti.

"Intinya kita sudah ketemu. Semua saran tadi jangan cuma dicatat, tetapi juga disampaikan. Kita akan kembali dan tagih lagi pada 2 November 2018 nanti," ujarnya.

Tag : hti, pembakaran, bendera, menkopolhukam
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top