Bisnis.com, JAKARTA - Perseteruan antara Amerika Serikat dan Iran segera masuk dalam agenda Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump diagendakan memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahasa soal Iran. Kehadiran Trump di DK-PBB direncanakan akan menyoroti "pelanggaran terhadap hukum internasional" yang dilakukan Iran. Demikian kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Selasa, seperti dilaporkan Antara, Rabu (5/9/2018).
Sidang akan dilangsungkan bulan ini dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York.
Amerika Serikat, yang menjadi Presiden Dewan Keamanan untuk bulan September, belum berhasil mendorong Dewan untuk memanggil Iran.
Haley secara berkala menyerang Iran, dengan menuduh negara itu mencampuri perang di Suriah dan Yaman.
Haley mengatakan kepada para wartawan bahwa Trump akan memimpin sidang "guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap hukum internasional serta ketidakstabilan secara umum yang disemaikan Iran di seluruh kawasan Timur Tengah".
Para diplomat mengatakan Iran bisa mengajukan permintaan untuk berbicara pada 26 September dalam pekan pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB.
Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan menyampaikan pidato pada 25 September.
Misi Iran untuk PBB belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Haley mengatakan Amerika Serikat tidak akan keberatan jika Rouhani berpidato.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan sidang yang membahas Iran nanti harus memusatkan pembicaraan pada penerapan kesepakatan 2015 soal nuklir Iran.
"Kami sangat berharap akan ada pandangan-pandangan yang disuarakan dalam kaitannya dengan penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional tahun 2015," kata Polyanskiy kepada Dewan Keamanan.
Trump pada Mei menarik AS dari perjanjian antara Iran dan enam negara kuat dunia.
Perjanjian itu dibuat untuk mengekang kemampuan nuklir Iran, sebagai imbalan atas pencabutan sejumlah sanksi atas negara itu.
Trump telah memerintahkan AS menerapkan kembali sanksi-sanksinya, yang sempat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan 2015.
Iran masih berada di bawah ketentuan embargo senjata dan larangan-larangan lainnya seperti ditetapkan dalam resolusi PBB, yang mengukuhkan kesepakatan nuklir.
Negara-negara kuat Eropa kini sedang berjuang untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tersebut.
Pada Februari, Rusia menggunakan hak veto-nya terhadap upaya pimpinan AS untuk memanggil Teheran, yang dianggap gagal mencegah persenjataannya jatuh ke tangan kelompok Houthi Yaman. Iran membantah tuduhan itu.
