Bisnis.com, MANADO— Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan maraknya spanduk bertuliskan “2019 Ganti Presiden” di sejumlah daerah. Menurutnya, hal tersebut kurang sesuai karena terjadi di luar masa kampanye.
Meski demikian, pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya kepada Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menentukan apakah gerakan tersebut mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri atau tidak.
“Sekarang ramai spanduk ganti presiden. Mbok ya nanti pas kampanye. Itu [penanganan terhadap spanduk] tugas Kepolisian dan BIN, kalau mereka bilang ini bahaya untuk kerukunan masyarakat ya disetop. Tapi ya itu tugas mereka, kita tidak bisa marah, tidak mungkin zaman sekarang melarang orang untuk bicara,” ujarnya di sela-sela rapat koordinasi nasional (rakornas) camat, Kamis (30/8/2018).
Dia menambahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi pemerintah harus memiliki sikap netral dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dia pun mengimbau kepala daerah yang juga menjadi kader partai agar dapat membedakan perannya sebagai pejabat pemerintah dan kader partai.
“Untuk kepala daerah yang menjadi juru kampanye buat partainya boleh, sepanjang dia izin cuti. Jangan menggunakan anggaran daerah dan fasilitas negara untuk kampanye,” ujarnya.
