Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Keadilan Bangsa memberikan tanggapan soal kabar pencopotan Asman Abnur dari posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari jajaran Kabinet Kerja, karena berasal dari Partai Amanat Nasional yang mendukung oposisi.
Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengatakan hal tersebut merupakan wewenang Presiden Joko Widodo.
“Itu kan selalu kewenangan Presiden, perlu atau tidak perlu Presiden yang tahu,” ujarnya di kantor PBNU di Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan Jokowi melakukan reshuffle, Cak Imin enggan untuk memberikan alasan dan mengembalikan hal tersebut merupakan wewenang presiden.
“Sekali lagi, reshuffle itu hak presiden murni,” tegasnya.
Namun, Cak Imin menuturkan posisi tersebut tidak akan diisi kader PKB, mengingat partainya sudah mengisi beberapa kursi menteri di Kabinet Kerja.
“Enggak, enggak, PKB sudah cukup 4 saja,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah memberikan isyarat terkait pencopotan ini. Dia menuturkan Jokowi kemungkinan mengganti Asman walaupun kinerjanya dinilai bagus sebagai konsekuensi dinamika politik.
Asman diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 2016, menggantikan Yuddy Chrisnandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
