JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya kelemahan standar prosedur dan operasi yang dialami oleh tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli).
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzulian Rifai mengatakan bahwa dalam hal efektivitas, jika ditinjau dari aspek penanganan perkara, hasil penanganan, pembiayaan dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan cenderung memperlihatkan ketidakefektifan.
Pasalnya, terlalu banyak hambatan. “Hambatan yang dikeluhkan oleh UPP [Unit Pemberantasan Pungli] di provinsi relatif sama dengan yang dikeluhkan oleh UPP kabupaten dan kota, yaitu masalah anggaran dan koordinasi,” jelasnya, akhir pekan lalu.
Anggaran, lanjutnya, memang sangat diperlukan karena terdapat hambatan lain yang diakibatkan oleh minimnya anggaran, seperti halnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah yang terbatas dan tidak seragam.
Selain itu, masih ada UPP di daerah yang belum menganggarkan kegiatan saber pungli sehingga kegiatan UPP belum optimal.
Akan tetapi, lanjutnya, permasalahan anggaran ini tidak mutlak menjadi hambatan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan efektif.
Hal tersebut terbukti dengan adanya UPP Saber Pungli Provinsi yang memiliki jumlah anggaran yang besar, tetapi penanganan laporan atau operasi tangkap tangan kurang optimal sehingga kerugian negara yang berhasil diselamatkan juga tidak terlalu besar.
Menurutnya, jika dilihat dari aspek penanganan perkara, ketidakefektifan yang terjadi dapat disebabkan oleh belum lengkapnya SOP.
Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor Saber Pungli menjadi tidak efektif, karena terbukti dapat menambah kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi tidak optimal, seperti terdapat tumpang tindih tugas dan personel atau jabatan pada kegiatan saber pungli dan kegiatan rutin di instansi masing-masing, call center tidak terpusat, kurang dukungan masyarakat, serta sulit membuktikan unsur pidana.
Dengan demikian, banyak yang kemudian dilimpahkan ke instansi lain yang sifatnya pembinaan karena tidak ada potensi kerugian negara.
“Kami melihat hal yang terpenting untuk meningkatkan efektifitas kinerja Saber Pungli saat ini adalah melengkapi SOP terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi penting dan mendesak dikarenakan terdiri dari berbagai instansi dan jangkauan UPP yang tersebar di berbagai wilayah,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan SOP yang jelas, mampu dipahami dan diimplemantasikan oleh seluruh jajaran personel di UPP, sehingga akan terjadi keseragaman pemahaman baik di Pokja pencegahan maupun penindakan.
Selain SOP, jelasnya, yang perlu segera disiapkan untuk meningkatkan efektifitas kinerja Saber Pungli yaitu pembentukan database terpusat yang fungsinya untuk mempermudah melakukan pengawasan dan kontrol kegiatan UPP.
Selain itu, juga berfungsi untuk penyampaian laporan secara berkala agar tidak dilakukan secara manual. Pasalnya, Satgas Saber Pungli terdiri dari berbagai instansi yang memiliki perbedaan sistem birokrasi.
Hal yang penting lainnya yaitu untuk melakukan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman dengan kementerian/lembaga, guna mengupayakan adanya suatu keterkaitan jaringan sistem informasi yang mampu hadir di laman masing-masing kementerian/lembaga tersebut.
