Bisnis.com, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyatakan proyek online single submission (OSS) hanyalah melanjutkan visi pemerintah untuk memangkas rantai birokrasi perizinan di Indonesia.
Meski sempat berkali-kali gagal diluncurkan, OSS ini diakuinya sudah memiliki persiapan cukup matang mulai dari sistem, hingga konsepnya.
"OSS bukan hal yang baru, dulu ada yang namanya PTSP, cuma dulu masing-masing kabupaten/kota memiliki sendiri, dan pemerintah pusat ada sendiri. Sekarang kita ingin model yang seperti itu diintegrasikan menjadi satu, makanya namanya OSS," katanya di Jakarta, Kamis (24/5).
Nantinya, dengan adanya OSS, sistem perizinan mulai dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi, sampai pusat akan terintegrasi. Dan hal tersebut dinilainya bakal berdampak positif terhadap iklim investasi nasional.
Pasalnya, Erani menambahkan sistem perizinan saat ini merupakan titik lemah untuk iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, dalam rapat paripurna sebelumnya, pemerintah sudah membahas konsep dan sistemnya sehingga siap dijalankan.
Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah sanksi bagi kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak memiliki komitmen dalam menjalankan OSS.
OSS sendiri adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. OSS juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
