Bisnis.com, NEWYORK - Berbagai potensi konflik bisa terjadi di dunia ini. Namun, dengan melindungi warga sipil, konflik bisa diminimalkan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (22/5) waktu setempat menyebutkan jumlah krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan. Di Dewan Keamanan, dia mengatakan cara paling efektif untuk melindungi warga sipil adalah mencegah konflik dan mengakhirinya.
Ketika berbicara dalam debat Dewan Keamanan mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, Guterres kembali mengatakan bahwa pencegahan konflik, penyelesaian dan pembangunan perdamaian adalah, dan akan tetap menjadi, prioritas tertinggi bagi seluruh sistem PBB.
Ia menyatakan bahwa meskipun kondisi global suram, dengan banyak wilayah menderita pengungsian, kondisi rawan pangan, dan pelanggaran hak asasi manusia akibat konflik, ada alasan untuk berharap.
"Ini meliputi pengakuan yang meningkat oleh banyak pemerintah bahwa dihormatinya hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional memberi sumbangan bagi pengurangan konflik dan penanggulangan terorisme," kata Guterres, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang.
Ia menyeru negara anggota agar mengembangkan kebijakan nasional guna melindungi warga sipil dalam konflik dan menjamin pertanggung-jawaban bagi pelanggaran serius terhadap mereka.
Dihindarinya korban jiwa di pihak sipil dan penyediaan akses tanpa hambatan mendasar guna menghindari lingkaran ketidak-stabilan dan kekesalan, dan membuat perujukan serta perdamaian yang langgeng mungkin dicapai, ia menambahkan.
Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa lebih dari 128 juta orang di seluruh dunia memerlukan bantuan kemanusiaan mendesak dan jumlah mengerikan itu terutama disebabkan oleh konflik.
Pemimpin PBB tersebut juga berbicara mengenai penghancuran prasarana, tak-adanya akses ke perawatan kesehatan dan kondisi rawan pangan yang diderita oleh warga sipil di daerah konflik.
