Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tragedi Mako Brimob dan Bom Surabaya Rongrong Wibawa Negara

Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa apa yang terjadi di Mako Brimob dan pengeboman di Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa yang nyata-nyata bertujuan melawan negara selain mengintimidasi rakyat dengan menyebarkan teror.
Sejumlah sepeda motor terbakar sesaat setelah terjadi ledakan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5). Ledakan terjadi di tiga lokasi di Surabaya, yakni di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), dan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, pada waktu yang hampir bersamaan./ANTARA-HUMAS PEMKOT-Andy Pinaria
Sejumlah sepeda motor terbakar sesaat setelah terjadi ledakan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5). Ledakan terjadi di tiga lokasi di Surabaya, yakni di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), dan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, pada waktu yang hampir bersamaan./ANTARA-HUMAS PEMKOT-Andy Pinaria

Bisnis.com, JAKARTA--Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa apa yang terjadi di Mako Brimob dan pengeboman di Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa yang nyata-nyata bertujuan melawan negara selain mengintimidasi rakyat dengan menyebarkan teror.

Menurut Hasto, Negara tidak boleh kalah dan harus melakukan mobilisasi seluruh instrumen Negara untuk melawan terorisme.

Kedua peristiwa tersebut, ujarnya, harus menjadi batas akhir bagi gerakan radikalisme yang anti-Pancasila dan merongrong kewibawaan Negara.

“Atas kedua kejadian kejahatan kemanusiaan tersebut, PDI-Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh upaya pemerintahan Jokowi untuk melawan segala bentuk terorisme yang berawal dari paham radikalisme,” ujarnya, Minggu (13/5/2018).

Menurutnya, Negara berkewajiban melindungi rakyat. Sebab hukum tertinggi dalam Negara adalah Kedaulatan Negara itu sendiri.

"Siapapun yang merongrong kewibawaan Negara harus dihadapi dengan menggunakan seluruh pendekatan hukum, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta menggalang kekuatan rakyat untuk terlibat aktif di dalam melawan paham radikalisme," ujarnya.

Hasto pun menegaskan, Negara berhak menggunakan seluruh instrumen Negara, baik hukum, Polri dan TNI, serta birokrasi Negara untuk melawan terorisme.

"Perintah konstitusi inilah yang menjadi dasar hukum tertinggi di dalam memberantas terorisme," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper