Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bamsoet: OTT Amin Santono Diharapkan Jadi Pelajaran Anggota DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap penangkapan Anggota Komisi XI DPR Amin Santono dalam Operasi Tangkap Tangan KPK menjadi pembelajaran bagi anggota Dewan lainnya.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sitaan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018)./Antara-Indrianto Eko Suwarso
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sitaan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018)./Antara-Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap penangkapan Anggota Komisi XI DPR Amin Santono dalam Operasi Tangkap Tangan KPK menjadi pembelajaran bagi anggota Dewan lainnya.

"Fakta tentang hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas seorang anggota Komisi XI DPR yang diduga menerima suap dari pembahasan APBN-P 2018 disikapi dengan sangat serius oleh pimpinan DPR," ujar politisi pemiliki nama popular Bamsoet ini, Minggu (6/5/2018).

Bamsoet mengatakan bahwa pimpinan DPR bersama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tengah berupaya menegakkan kode etik anggota Dewan. Hasil OTT itu memperlihatkan bahwa modusnya sama dengan kasus-kasus terdahulu, ujarnya.

Oleh karenanya, selain sebagai tambahan contoh kasus, hasil OTT KPK itu diterima pimpinan DPR sebagai masukan untuk merancang rumusan baru kode etik anggota dewan.

"Tentu harus dibuatkan ketentuan baru yang membatasi interaksi anggota Dewan dengan para pihak yang punya kepentingan pada proyek-proyek dalam APBN," ujarnya.

Kalaupun interaksi itu dianggap sangat diperlukan, hendaknya diagendakan secara terbuka oleh komisi-komisi yang berkaitan, ujar Bamsoet.

"Keterbukaan menjadi keharusan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak mana pun, termasuk institusi penegak hukum," tambahnya.

Bamsoet mengimbau agar setiap anggota DPR menghindari atau mencegah pertemuan-pertemuan tertutup dengan para pihak yang terlibat langsung dalam proyek-proyek APBN.

"Sudah ada beberapa hasil OTT KPK yang menggambarkan keterlibatan anggota dewan dalam kasus suap. Semua kasus itu hendaknya menjadi pembelajaran, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper