Bisnis.com, TEHERAN - Seorang pejabat senior keamanan Iran pada Selasa (24/4/2018) mengatakan negaranya akan mempertimbangkan untuk keluar dari Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT), jika AS membatalkan kesepakatan nuklir 2015, demikian laporan harian Tehran Times.
"Berdasarkan NPT, negara (yang melakukan kontrak) dapat dengan mudah menarik diri dari kesepakatan itu jika mereka menyadari bahwa itu tidak menguntungkan mereka dan ini adalah pilihan yang mungkin buat Republik Islam Iran," kata Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Nasional Iran.
Shamkhani mengeluarkan pernyataan itu dalam taklimat sebelum keberangkatannya ke Sochi, Rusia, untuk menghadiri konferensi keamanan internasional.
Iran belum menikmati hasil dari kesepakatan nuklir tersebut, yang secara resmi dikenal dengan naman Rencana Aksi Menyeluruh Gabungan (JCPOA), yang berlaku pada Januari 2016.
"Pihak lain (Amerika Serikat) telah menciptakan penghalang sejak hari penerapan kesepakatan tersebut," tambah pejabat Iran itu, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu (25/4/2018) pagi.
Ia juga menyoroti kemampuan Iran untuk "melanjutkan kegiatan nuklir", dan mengatakan negaranya akan melakukan "tindakan yang mengejutkan", jika kesepakatan nuklir disabot.
Baca Juga
Presiden AS Donald Trump direncanakan untuk membuat keputusan paling lambat pada 12 Mei mengenai apakah akan menarik AS dari kesepakatan nuklir yang dicapai pada 2015 antara Iran dan enam negara besar dunia.
Namun, Trump telah mengatakan ia takkan memperpanjang pelepasan tuntutan yang membekukan sanksi AS atas Iran.
Presiden AS tersebut telah berulangkali mengecam kesepakatan nuklir bersejarah itu. Dalam kesepakatan tersebut, Barat berjanji akan mengendurkan sanksi atas Teheran sebagai imbalan bagi dihentikannya upaya Iran untuk mengembangkan senjata nuklir.
