Bisnis.com,JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menolak anggaran fasilitas dan gedung baru DPR.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna, DPR mengesahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2019 mencapai Rp7,7 triliun atau peningkatan sekitar 26% atau Rp2 triliun dibandingkan 2018.
Meningkatnya RKA tersebut untuk membiayai penataan kompleks parlemen berupa pembuatan gedung baru dan alun-alun demokrasi.
Gurnadi, peneliti Fitra mengatakan bahwa usulan ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada 2006, 2009, 2014, 2016, dan 2018 DPR juga mengusulkan penambahan gedung baru. Bahkan, lanjutnya, pada 2009 DPR tidak malu untuk menambahkan fasilitas mewah berupa olahraga seperti gym dan kolam renang.
“Fitra berpendapat, DPR seharusnya malu mengusulkan kenaikan anggaran tersebut, apalagi jika melihat kinerja legislasi pada 2017, DPR hanya mampu mengesahkan lima UU di luar RUU kumulatif terbuka dari target Prolegnas Prioritas 53 RUU,” ungkapnya, Minggu (15/4/2018).
Rendahnya kinerja legislasi tersebut, tuturnya, dibaregi dengan buruknya citra DPR karena pimpinan dan anggota DPR yang bermasalah hukum. DPR periode 2014 -- 2019 menciptakan sejarah karena dalam satu priode sempat berganti ketua beberapa kali, hal ini juga menunjukan ketidakefektifan politik di DPR.
Baca Juga
Akibatnya masyarakat tidak akan pernah percaya kepada DPR apa lagi ingin menambah fasilitas.
Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan mereka konsisten menolak kenaikan anggaran DPR yang digunakan untuk fasilitas dan gedung baru. Fitra merekomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak menerima usulan DPR tersebut, karena bisa menyakiti hati rakyat.
“Sekjen dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR agar bisa transparan dan akuntabel dalam perencanaan anggaran, serta. Ketua DPR Bambang Soesatyo harus fokus pada produktivitas bukan fasilitas,” pungkasnya.
