Kabar24.com, JAKARTA—Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahari menilai anggaran TNI untuk pengamanan wilayah pantai yang rentan terhadap penyelundupan obat terlarang perlu ditingkatkan.
Menurut dia, panjangnya batas laut Indonesia dengan negara asing membutuhkan pengamanan maksimal. Dengan demikian anggaran yang dibutuhkan juga harus memadai agar keamanan wilayah Indonesia terjamin.
“Anggaran pengamanan kita masih jauh dari memadai, sedangkan batas laut kita sangat panjang,” ujarnya usai menutup Kejuaraan Nasional Beladiri Tangan Kosong (Betako) Merpati Putih di Bogor, Minggu (11/2/2018).
Dia menyayangkan anggaran TNI yang seharusnya sebanyak Rp234 trilun untuk tahun 2018, hanya bisa terpenuhi Rp107 triliun mengingat keterbatasan anggaran negara.
Pendapat itu disampaikannya terkait keberhasilan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan satu ton obat terlarang jenis sabu.
TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan kapal Sunrise Glory yang membawa sabu tersebut di selat Philip, Kepulauan Riau.
Baca Juga
Abdul Kharis mengapresiasi keberhasilan TNI AL dalam mengamankan wilayah Indonesia dari penyelundupan barang terlarang.
Menurutnya, kalau anggaran TNI terutama untuk pengamanan laut ditingkatkan maka pengamanan atas obat terlarang akan lebih maksimal.
Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan bahwa kalau ditanya apa kira-kira langkah yang akan diambil DPR, dia menyarankan agar kapal penyelundup tersebut ditenggelamkan dan hukum mati pelakunya.
Hal itu dikemukakan politisi dengan sapaan Bamsoet tersebut usai menghadiri kegiatan pemberian penghargaan kepada awak Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sigorut-864 di Batam.
Bamsoet juga mengapresiasi keberhasilan TNI Angkatan Laut (AL), Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai yang telah bekerja sama untuk upaya tersebut.
"Kerja sama antara TNI, Polri, BNN, Bea Cukai dan lain-lain ini harus diteruskan. [Penyelundupan sabu) ini adalah kejahatan kemanusiaan," ujarnya.
