Bisnis.com, PEMALANG--Masih susahnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi ternyata bukan karena kartu tani. Alokasi yang kurang dari pemerintah pusat ke Jawa Tengah adalah faktor utamanya.
Ganjar menemukan fakta tersebut ketika mengunjungi sejumlah kios pengecer pupuk di Pemalang, Senin (12/3/2018). Awalnya Ganjar mengira petani masih kesulitan membeli pupuk dengan kartu tani.
Namun para pemilik kios pengecer pupuk menyatakan, pembelian pupuk dengan kartu tani tidak sulit.
Bagi petani yang sudah memiliki kartu tani, pembelian bisa dengan uang cash. Petani tidak perlu memiliki tabungan di bank. Bagi yang belum memiliki kartu pun tetap bisa membeli dengan membawa KTP dan SPPT lahan yang digarap.
Nah, justru kesulitan pengecer karena suplai pupuk dari pabrik sangat kurang. Akibatnya para petani tidak bisa mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan. "Ya akhirnya harus dibagi-bagi sesuai yang ada," kata Siti Lestari, pemilik kios Sugeng Tani di Pasar Kalimas Pemalang dalam keterangan pers.
Hal yang sama diungkapkan Roimah, pemilik kios Muliana Tani, Desa Kejene, Randudongkal, Pemalang. "Kalau petanu sawah tidak ada masalah dengan kartu tani, semua bisa membeli meski stoknya terbatas, cuma petani jagung yang belum mendapat karena usulan RDKK belum ada," ucapnya.
Ganjar kemudian menelepon beberapa pejabat di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng. Dia mendapatkan informasi bahwa alokasi pupuk dari Kementerian Pertanian tidak sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani.
Sebagai contoh, pupuk urea cuma turun 90% dari RDKK, SP-36 malah hanya sekitar 48%. Begitu juga dengan NPK Phonska dan ZA yang turunnya jauh lebih kecil dari RDKK.
Dari informasi tersebut, Ganjar menelepon Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ganjar menyampaikan alokasi pupuk yang kurang. Selain itu juga perihal pupuk untuk petani jagung yang belum ada jatahnya.
Amran mengatakan akan menambah suplai pupuk di Jateng. Dia bahkan langsung menghubungi pimpinan pabrik pupuk agar segera datang ke Pemalang menyelesaikan masalah tersebut.
"Saya sudah telepon dirutnya, besok segera datang ke Pemalang pak gub," kata Amran.
Kepada wartawan, Ganjar mengatakan, persoalan kartu tani saat ini telah dipolitisasi sehingga seolah-olah menyusahkan petani. Padahal di lapangan, fakta sebenarnya tidak seperti itu.
"Bahwa masih dibutuhkan waktu untuk penyesuaian, ya. Tapi kesulitan pupuk rupanya lebih dikarenakan kurangnya suplai yang dikirim dari pabrik," katanya.
Untuk menjamin ketersediaan pupuk, Ganjar akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan dinas terkait. Namun ia juga mengimbau petani menggunakan pupuk sesuai kebutuham dan tidak berlebihan.
