Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mantan Ketua KPK Minta Jokowi Atasi Ketimpangan

Tingginya ketimpangan ekonomi di Indonesia disebabkan lemahnya pemberantasan kapitalisme kroni.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 09 Maret 2018  |  13:47 WIB
Mantan Ketua KPK Minta Jokowi Atasi Ketimpangan
Ketua KPK Abraham Samad - Bisnis.com

Kabar24.com, JAKARTA- Tingginya ketimpangan ekonomi di Indonesia disebabkan lemahnya pemberantasan kapitalisme kroni.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan bahwa ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi nasional sudah mencapai taraf mengkhawatirkan dengan angka mencapai 49,3%.

"Ironisnya, 1% orang kaya di Indonesia menguasai 49% total kekayaan negara. Terciptanya segelintir orang kaya di Indonesia tak lepas dari lemahnya pemerintah dalam memberantas kapitalisme kroni," ujarnya, Jumat (9/3/2018).

Karena itu, dia mendesak Presiden Joko Widodo ahar menghapus ketimpangan dan kesenjangan ekonomi ini dengan tidak lagi menggelar karpet merah kepada segelintir konglomerat yang menguasai hampir setengah total kekayaan negara.

Mengutip angka yang pernah dikeluarkan World Bank di mana lembaga itu menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh kapitalisme kroni paling tinggi di dunia, Abraham mengatakan, hampir dua pertiga harta kekayaan konglomerat Indonesia didapat dari hasil bisnis yang terkolaborasi dengan penguasa.

Kapitalisme kroni merupakan istilah di dunia ekonomi untuk menyebut harta kekayaan konglomerat yang kesuksesan bisnisnya didapat dari kolaborasi atau hubungan dekat antara pengusaha dan penguasa.

“Pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah itu sebenarnya hanya dinikmati oleh duapuluh persen penduduk terkaya di Indonesia, sedangkan penduduk di level bawah tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini,” katanya.

Abraham mengemukakan data yang juga hasil riset Word Bank di mana 304 perusahaan besar di Indonesia menguasai 26 juta hektar konsesi hutan. Ia membandingkan dengan 23,7 juta petani Indonesia yang memiliki luas tanah lebih kecil dibanding yang dimiliki para konglomerat, yakni 21,5 juta hektar lahan.

Fokus pemerintah, kata Abraham, seharusnya ditujukan kepada ketersedian lahan bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang bisa mereka garap,agar terjadi distribusi pemerataan pengelolan kekayaan alam.

Selaku mantan Ketua KPK, Abraham menengarai masih tumbuh suburnya kapitalisme kroni di Indonesia tidak lepas dari prilaku koruptif selain rendahnya integritas atau moralitas bangsa.

Pemberian konsesi dan fasilitas luar biasa terhadap konglomerat, kata Abraham, tidak lepas dari faktor kesejarahan di mana pada masa lalu konsesi lahan hanya diberikan kepada kroni-kroni penguasa. Demikian juga kesempatan dalam mengelola kekayaan alam selalu jatuh kepada orang dekat, kerabat dan kroni penguasa.

Akibatnya ketika rezim berganti, konsesi lahan masih dimiliki konglomerat besar karena masa konsensinya belum habis. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang terbatas mengakibatkan kerusakan lingkungan parah.

“Tetapi jika ada kemauan politik dari pemerintah, regulasi pemberian konsensi itu bisa saja ditinjau-ulang melalui regulasi baru. Selain itu, pemerintah bisa menciptakan garapan baru bagi tiga belas juta petani yang belum memiliki lahan ini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

abraham samad ketimpangan ekonomi
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top