Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tantangan Idrus Marham, Perbaiki Data Penerima Bantuan

Pengangkatan Idrus Marham sebagai menteri sosial oleh Presiden Joko Widodo perlu diapresiasi. Sebabnya, Idrus diyakini akan mampu melanjutkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan di tanah air.
Menteri Sosial Idrus Marham mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Menteri Sosial Idrus Marham mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Kabar24.com, JAKARTA — Pengangkatan Idrus Marham sebagai menteri sosial oleh Presiden Joko Widodo perlu diapresiasi. Sebabnya, Idrus diyakini akan mampu melanjutkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan di tanah air.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan pengalaman memimpin organisasi sosial dan organisasi politik akan menjadi modal utama Idrus dalam memimpin kementerian sosial.

“Kalau pengalaman, saya kira Pak Idrus Marham sudah lebih dari cukup. Namun demikian, beliau masih perlu mempelajari apa yang ada di Kementeria Sosial. Walau sepintas kelihatan mudah, tetapi di sana ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/1/2018).

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, kata dia, adalah validasi dan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Data PBI sangat penting diperbaharui mengingat menjadi basis pemberian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat dari seluruh kementerian yang ada termasuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beras sejahtera, dan lain-lain.

“Sayangnya, data PBI masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Temuan kami, ada banyak warga masyarakat yang semestinya layak dan pantas mendapat bansos, ternyata tidak terdaftar dan terkesan terlupakan. Sebaliknya, ada banyak juga masyarakat yang kelihatannya mampu dan tak layak menerima malah justru menerima,” ujarnya.

Kementerian sosial menurutnya sudah pernah melakukan verifikasi dan validasi namun hasilnya belum maksimal. Di lapangan, masih banyak masyarakat yang menuntut haknya karena merasa ditinggalkan.

Dengan anggaran APBN yang cukup besar, kementerian sosial ke depan harus memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dengan basis data yang akurat, valid, dan terverifikasi.

“Data kemiskinan hanya didasarkan atas data yang dimiliki kemensos. Karena itu, semua kementerian yang memiliki program bansos pasti merujuk ke data PBI yang dikeluarkan oleh kemensos. Saya berharap di awal-awal ini Pak Idrus memperhatikan dan memperbaiki masalah pendataan ini,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper