Kerukunan Umat Beragama: Wakil Ketua DPR Minta Provokator Ricuh Bali Ditindak

Kericuhan di Bali akibat salah informasi terkait kehadiran ustaz Abdul Somad dinilai Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai hal yang tidak boleh dibiarkan.
Newswire | 13 Desember 2017 11:03 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan - Antara/M Agung Rajasa

Kabar24.com, JAKARTA - Kericuhan di Bali akibat salah informasi terkait kehadiran ustaz Abdul Somad dinilai Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai hal yang tidak boleh dibiarkan.

Taufik meminta aparat kepolisian menindak tegas provokator penolakan kedatangan Ustaz Abdul Somad ke Bali, karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi ketegangan antarumat beragama di berbagai daerah.

"Aparat kepolisian jangan membiarkan kasus-kasus seperti ini. Apa jadinya kalau kemudian umat Islam di daerah lain terprovokasi dengan tindakan oknum yang memanaskan suasana di Bali," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Dia menjelaskan, sejumlah ormas bergerak menolak kedatangan ustaz Abdul Somad karena ada pihak yang memprovokasi.

Hal itu menurut dia menyebabkan ormas di Bali terpancing dan akhirnya melakukan penolakan terhadap ustaz Abdul Somad.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau kejadian itu sampai berakibat pengusiran atau kekerasan terhadap umat Islam yang terlibat dalam acara tauziah itu," ujarnya.

Dia khawatir sentimen antaragama yang meluas ke mana-mana, bahkan bisa memunculkan kekerasan namun hal itu bisa diantisipasi aparat Kepolisian Bali dengan mengatasi suasana.

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu mengingatkan, kejadian seperti itu tidak boleh terjadi lagi sehingga aparat kepolisian harus bekerja mengusut orang-orang yang menjadi provokator kejadian di Bali.

Menurut dia, kerukunan umat beragama tidak boleh dirusak oleh oknum-oknum provokator karena isu agama sangat sensitif dan gampang memicu kekerasan sehingga aparat jangan segan-segan untuk menindak dengan tegas.

Sementara itu terkait alasan penolakan karena ustaz Abdul Somad dianggap anti-NKRI, Taufik mengatakan masalah itu harus diserahkan kepada aparat Kepolisian untuk menindaklanjutinya.

"Polisi mengawasi kegiatan yang dilakukan sehingga kalau kegiatan itu melawan terhadap Pancasila dan NKRI, tinggal ditindak dengan tegas. Proses dengan menggunakan UU Sehingga jangan main-main menggunakan massa untuk membubarkan kegiatan keagamaan," katanya.

Taufik mengingatkan jika polisi tidak menindak tegas, bisa saja muncul provokator di daerah lain karena oknum itu merasa apa yang dilakukan aman-aman saja sehingga akan diulang dan ditiru di daerah lain.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bali, kerukunan beragama

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top