Kabar24.com, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menerima surat permintaan para pengurus daerah untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa dengan agenda memilih ketua umum pengganti Setya Novanto.
Pada Rabu (6/12/2017), sebanyak 34 dewan pimpinan daerah tingkat 1 (DPD I) Golkar menyerahkan surat permintaan munaslub kepada pengurus pusat. Jumlah mereka melebihi syarat minimal dua per tiga atau 23 DPD I untuk menggelar munaslub sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar.
Sayangnya, DPP Golkar belum memberi keputusan dan tanggapan mengenai permintaan tersebut. Sampai berita ini diturunkan, para pengurus DPP dan DPD I masih menggelar rapat.
"Kami belum tahu apa yang disampaikan teman-teman DPD I se-Indonesia. Nanti setelah rapat kami sampaikan semua proses yang ada," kata Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham sebelum menggelar rapat tertutup.
Rombongan para pengurus daerah dipimpin Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tampak juga Ketua DPD I Banten Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae.
Dorongan menggelar munaslub semakin kencang setelah Setya Novanto pada Jumat (11/11/2017) ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-el. Apalagi, tiga hari berselang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu ditahan sehingga tidak dapat menjalankan roda organisasi secara rutin.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Munaslub Golkar setya novanto korupsi e-ktp
