Bisnis.com, JAKARTA - Usulan nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat sipil termasuk Ketua Setara Institute, Hendardi.
Dia mengatakan, dukungan dari kalangan parlemen dan elemen masyarakat sipil atas penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto oleh Presiden Joko Widodo merupakan indikator kepercayaan publik padanya untuk memimpin dan mewujudkan TNI yang bersih dan profesional.
“Maka sudah selayaknya pula korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung langkah politik Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI,” ujarnya, Selasa (5/12/2017).
Menurutnya, rotasi antarmatra TNI untuk posisi Panglima TNI terbukti mampu menjadi instrumen menjaga soliditas TNI pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian konvensi ketatanegaraan itu perlu diteruskan dan pilihan atas KSAU sebagai calon pengganti Panglima TNI adalah langkah tepat.
Mengenai momentum pengusulan Panglima TNI secara normatif, ujarnya, adalah hal biasa, karena Panglima yang saat ini menjabat telah memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian, proses pengusulan ini bukanlah hal yang istimewa dan justru pengusulan pada awal Desember ini menjawab kemungkinan proses di DPR yang membutuhkan waktu memadai untuk melakukan fit and proper test.
Panglima yang saat ini menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis
“Sejalan dengan pengajuan calon Panglima TNI ini pula, secara etika kepemimpinan, Panglima yang saat ini menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis, seperti melakukan mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana-rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, pada Senin (4/11/2017), Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan berencana melibatkan ormas-ormas dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018. Hal ini sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan, apalagi pengamanan Pilkada bukanlah tugas utama TNI dan ormas-ormas yang justru akan menyuburkan tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme.
