Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bos Koperasi Pandawa Dituntut 14 Tahun Penjara

JPU juga menuntut para leader koperasi pandawa dengan hukuman 11 tahun penjara. Total terdapat 26 leader dalam perkara pidana dengan No.424/Pid.Sus/2017/PN.DPK ini.
Deliana Pradhita Sari
Deliana Pradhita Sari - Bisnis.com 23 November 2017  |  15:07 WIB
Suasana rapat kreditur Koperasi pandawa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017) - Deliana Pradhita sari
Suasana rapat kreditur Koperasi pandawa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017) - Deliana Pradhita sari

Kabar24.com, JAKARTA - Pemilik Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (Koperasi Pandawa) Nuryanto dituntut kurungan selama 14 tahun. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Dian Anjari di Pengadilan Negeri Depok.

"Menuntut Nuryanto selama 14 tahun penjara dengan denda Rp100 miliar, subsidier enam bulan," katanya saat membacakan tuntutan, Kamis (23/11/2017).

Sementara itu, JPU menuntut para leader koperasi pandawa dengan hukuman 11 tahun penjara. Total terdapat 26 leader dalam perkara pidana dengan No.424/Pid.Sus/2017/PN.DPK ini.

Jaksa juga menuntut barang sitaan akan diberikan kepada negara. Barang sitaan milik Nuryanto dan para leader kini masih diamankan di Kejaksaan Negeri Depok.

Dalam petitum tuntutannya, JPU menyatakan Nuryanto dan ke 26 leader koperasi Pandawa merupakan orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan menghimpun dana dilakukan dalam kurun 2013 hingga 2016.

Oleh sebab itu, JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 46 ayat (1) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7/1992 tentang Perbankan, jo Pasal 69 UU No.21/2011 tentang OJK, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

JPU juga menuntut dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Tuntutan dari JPU nantinya dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Koperasi Pandawa
Editor : Fajar Sidik

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top