Kabar24.com, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri menegaskan terus merapikan data kependudukan untuk keperluan pemilihan kepala daerah ataupun pemilu nasional. Kemendagri mengklaim saat ini terdapat sangat banyak data kependudukan ganda.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan sejauh ini Kemendagri mencatat terdapat lebih dari satu juta data ganda.
Data tersebut harus dibereskan sehigga data kependudukan benar-benar valid di mana satu orang hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
" Satu juta loh ternyata yang datanya kami ada. Dia pindah rumah minta KTP baru tanpa menghapus KTP lamanya," ujarnya dalam katerangan resmi, Selasa (07/11/2017).
Guna menvalidasi data, Kemendagri terus memutahirkan data dengan melakukan pendataan. Tjahjo berharap masyarakat juga berpartisipasi untuk melaporkan data ganda sehingga ke depan tidak menjadi masalah ketika menggunakan hak pilih.
Tjahjo menuturkan merapikan data kependudukan bukan pekerjaan mudah. Namun, negara harus menjamin hak setiap warga sesuai amanat konstitusi.
Baca Juga
Selain memvalidasi data ganda, Kemendagri jelasnya, juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendata warga yang tinggal di luar negeri.
"Supaya nanti untuk Pileg dan Pilpres-nya punya hak untuk memilih. Kalau dia pulang domisili di mana. Jangan sampai dia domisili, dia pindah alamat kan harus sesuai dengan dimana dia tinggal. TPS-nya kan harus sama. Kalau di daftar TPS enggak ada dia kan tak bisa," jelasnya.
