Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sertifikasi Tanah di Jatim Ditargetkan Rampung 2023

Presiden Joko Widodo menyatakan sertifikasi tanah di Jawa Timur akan selesai pada 2023.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) menyalami petani saat melakukan kunjungan kerja di Desa Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11/2017). Presiden menyerahkan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan meresmikan Masjid Quba di Kabupaten Madiun./Antara
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) menyalami petani saat melakukan kunjungan kerja di Desa Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11/2017). Presiden menyerahkan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan meresmikan Masjid Quba di Kabupaten Madiun./Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan sertifikasi tanah di Jawa Timur akan selesai pada 2023.

Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Salah satunya adalah dengan menetapkan target penerbitan sertifikat di setiap daerah di seluruh Tanah Air.

"Saya perintahkan kepada Menteri [Kepala] BPN tahun ini 5 juta sertifikat harus keluar, lalu tahun depan 7 juta, dan tahun depannya lagi 9 juta. Saya sudah perintahkan juga di Jatim tahun 2023 semuanya pegang sertifikat," ujar Presiden Jokowi melalui siaran pers pada Senin (6/11/2017).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menyerahkan 8.950 sertifikat kepada warga dari lima kabupaten/kota di Jatim. Di antaranya adalah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo.

Target tersebut ditetapkan bukanlah tanpa alasan, mengingat selama ini masih banyak sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, sengketa tersebut terjadi akibat masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah mereka.

Presiden juga mengingatkan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menggunakan sertifikat yang dimiliki dengan sebaik dan seproduktif mungkin.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Jatim Soekarwo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper