Kabar24.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) satu-satunya partai koalisi pemerintah yang berbeda pendapat dalam voting pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang di DPR, Selasa (24/10/2017).
PAN menolak keputusan tersebut bersama partai oposisi Gerindra dan PKS. Berbeda dengan Partai Demokrat yang malah mendukung pengesahan UU tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak masalah dengan sikap PAN, dan menilai hal tersebut merupakan bentuk dari demokrasi.
“Namanya demokrasi. Kalau Anda harus berpikir semua setuju, itu kembali ke Orde Baru. Ini kan demokrasi, orang boleh berbeda pendapat. Bagus itu. Enggak apa-apa,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu (25/10/2017).
JK mengatakan perbedaan pendapat koalisi pemerintah tidak ada kaitannya dengan evaluasi menteri dalam kabinet kerja. Seperti diketahui, saat ini PAN memiliki satu kadernya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur.
“Tidak ada hubungan dengan ini. Evaluasi berhubungan dengan kinerja, bukan dengan pertimbangan politik,” jelas JK.
Baca Juga
