Bisnis.com, JAKARTA -- Isu tentang amandemen Undang-undang Organisasi Masyarakat alias Ormas kian ramai. Apalagi, isu RUU ormas muncul ketika banyak keluhan dari berbagai lapisan masyarakat tentang tindak tanduk oknum Ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, mengganggu keamanan hingga dianggap menyumbat arus investasi.
Baru-baru ini misalnya, pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD mengalami gangguan aksi premanisme oleh ormas di fasilitas pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.
Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini," ujar Eddy akhir April lalu.
Eddy mengatakan, aksi premanisme berkedok ormas ini mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sebab, hal itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.
"Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," jelasnya.
Baca Juga
Informasi terkait dengan ulah premanisme ormas kembali terungkap, kali ini menyasar fasilitas pabrik mobil listrik milik produsen asal Vietnam, VinFast.
Sementara itu, Ketua Umum Periklindo, Moeldoko mengatakan, selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam yakni VinFast.
"Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat," ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).
Warga Juga Terusik
Kehadiran premanisme berkedok ormas tidak hanya mengganggu jalannya investasi di dalam negeri, tetapi keamanan masyarakat pun mulai terusik.
Sejumlah anggota ormas terlibat aksi pengeroyokan yang menyasar anggota Polri di Depok, Jawa Barat. Aksi tersebut bahkan berujung anarkis dengan pengerusakan dan pembakaran mobil anggota polisi tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah menangkap lima tersangka berinisial RS, GR, ASR, LA dan LS.
Empat dari lima tersangka itu merupakan anggota ormas GRIB ranting Harjamukti. Sementara, ASR merupakan karyawan swasta. "Lima orang tersangka telah ditangkap," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).
Dia menjelaskan, peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada (18/4/2025) sekitar 02.30 WIB. Kala itu, korban yang merupakan anggota Polri telah menyelesaikan tugas di Polres Depok.
Tiba-tiba, korban dihadang beberapa orang hingga terpaksa keluar dari mobilnya. Setelah itu, korban langsung dihantam dengan menggunakan batu dan mengenai punggungnya.
"Tidak lama setelah pelapor berada diluar mobil pelaku secara bersama sama memecahkan kaca mobil bagian depan, dan kanan dengan menggunakan bangku dan batu kemudian kendaraan digulingkan," ujar Ade.
Peluang Revisi UU Ormas
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri alias Mendagri Tito Karnavian mengatakan peluang merevisi UU Ormas sangat dimungkinkan karena maraknya aksi premanisme ormas.
Saat ini, kata dia, UU Ormas telah disalahgunakan untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.
"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito, dikutip dari Antara, Sabtu (26/4/2025).
Dia menyebutkan salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.
Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput.
Adapun, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution setuju dengan peluang revisi UU Ormas asalkan dimaksudkan untuk kebaikan bersama. Terlebih, revisi UU Ormas juga dapat berdampak pada kemudahan berinvestasi di Indonesia.
“Ya pasti kalau untuk kebaikan setuju ya. Apalagi untuk bicara tadi, untuk kemudahan ataupun investasi kegiatan masyarakat dan masyarakat pasti setuju,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Selain itu, dia juga berpandangan bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berpotensi melakukan premanisme haruslah segera ditertibkan.
“Premanisme tentu saya lihat ada organisasi-organisasi tertentu memang yang menjadi cikal bakalnya, yang perlu ditertibkan,” ucapnya.
Sudah Terjadi Sejak 1998
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), misalnya, turut menyoroti maraknya fenomena aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu pembangunan pabrik BYD hingga VinFast.
Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, sejatinya, insiden premanisme berkedok ormas di kawasan industri sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak era reformasi 1998.
"Itu sudah kami sampaikan, itu hal yang terjadi cukup lama, dari semenjak tahun 1998 itu sudah ada kejadian begini, dan kami sedang dalam proses untuk mengatasinya," ujar Kukuh, Kamis (24/4/2025) silam.
Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya dan para anggota Gaikindo sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut.
"Itu sudah ditangani. Kami sudah sampaikan ke pemerintah dan mereka [anggota Gaikindo] juga menyampaikan," katanya.
Lebih lanjut Kukuh mengatakan, para agen pemegang merek (APM) yang membangun pabrik di kawasan industri perlu melibatkan masyarakat di wilayah sekitar pabrik untuk meminimalisir adanya tindakan premanisme.
"Mereka sudah tahu. Sudah pasti otomatis melibatkan warga lokal. Karena misalnya pabriknya di Cikarang kan tidak mungkin mengambil tenaga kerja dari Tangerang," pungkasnya.
