Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DENSUS TIPIKOR: Trimedya, Polri Butuh Rp2,6 Triliun, DPR Setujui Rp800 Miliar

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) dengan dana awal mencapai Rp2,6 triliun. Akan tetapi, badan anggaran DPR RI hanya akan menyetujui pengucuran dana awal sebesar Rp800 miliar
Lingga Sukatma Wiangga
Lingga Sukatma Wiangga - Bisnis.com 18 Oktober 2017  |  11:52 WIB
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kedua kiri), Saut Situmorang (kedua kanan) dan Laode M Syarief (kanan) berbincang dengan anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (kiri) seusai penundaan RDP KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4). - Antara/M Agung Rajasa
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kedua kiri), Saut Situmorang (kedua kanan) dan Laode M Syarief (kanan) berbincang dengan anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (kiri) seusai penundaan RDP KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4). - Antara/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) dengan dana awal mencapai Rp2,6 triliun. Akan tetapi, badan anggaran DPR RI hanya akan menyetujui pengucuran dana awal sebesar Rp800 miliar.

“Anggaran harus kami ketok dulu. yang mampu disetujui dari penjelasan kawan-kawan di badan anggaran (banggar)  Rp800 miliar dari yang diminta polri Rp2,6 triliun. Tapi bagaimana rinciannya kami belum tahu itu. Sebab dalam beberapa pertemuan kapolri mau samakan dengan gaji di KPK dan itu  bisa Rp20 juta sampai Rp50 juta. Lalu strukturnya dan kontrolnya bagaimana,” kata anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP Trimedya Panjaitan, Selasa (17/10/2017).

Menurut dia, dana tersebut merupakan dana awal tahun pertama sampai tingkat polda. Menurutnya, polri pun butuh dana bagi tingkat kepolisian yang lebih bawah agar Densus Tipikor benar-benar siap terjun ke lapangan.

Dia berharap, pada 2018 Densus Tipikor harus sudah beroperasi. Menurut dia, saat ini jalan kepada pembentukan Densus Tipikor sudah sekitar 70%. Dia pun menyebut, dari informasi yang diterima pihaknya hal ini sudah disampaikan ke presiden dan secara prinsip pemerintah tidak masalah.

Dengan hadirnya Densus Tipikor, akan melengkapi tugas KPK karena lembaga antirasuah tersebut menurutnya tidak bisa menjangkau semua kasus korupsi. “Terpenting ada sinergitas antara lembaga penegak hukum,” ujarnya.

Dia menegaskan, hadirnya Densus merupakan langkah maju bagi polri dalam menangani perkara korupsi terutama kasus krusial. Pihaknya pun berharap kejaksaan bisa berkoordinasi dengan Pansus.

“Saya berpikir ini harus selesai tahun ini. Jadi polri yakinkan kami atau maksimum bulan 2 atau 3 tahun depan. Kalo bulan 6 tahun depan itu sudah tahun politik. Jadi kalau mau serius tuntas harus cepat diselesaikan,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemberantasan korupsi
Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top