Kabar24.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan sedikitnya 15 orang terkait aksi rusuh di Gedung Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (11/10/2017).
Mereka yang ditahan merupakan bagian dari kelompok bernama Barisan Merah Putih Tolikara. Mereka diduga melanggar pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan.
"Lima belas orang [diamankan terkait] pasal 170 [KUHP] TKP terkait dengan Pilkada Tolikara," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta, Rabu (11/10/2017).
Aksi rusuh tersebut menyebabkan sejumlah kerugian seperti kaca pecah, juga komputer dan kantor rusak. Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian seperti batu dan pecahan kaca.
Selain mengamankan 15 orang terduga pelaku, polisi juga melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya.
"Polres Jakarta Pusat dan Polda melakukan penyisiran dan mengamankan 15 orang. Sementara ini masih melakukan pengejaran terhadap yang lain," tambah Nico.
Baca Juga
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 15 orang pelaku yang sudah diamankan.
"Saat ini yang diamankan sedang intensif ditangani Subdit Kamneg," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan dalam kesempatan berbeda.
Sebelumnya, beredar video terkait kerusuhan di Gedung Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Selain melempari batu ke arah gedung kantor, massa juga disebut merusak pot bunga.
Demo Suruhan
Sementara itu, seperti dikutip Antara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan telah dua kali menemui perwakilan kubu pasangan calon kepala daerah Kabupaten Tolikara, John Tabo-Barnabas Weya, yang kalah dalam pilkada.
"Kelompok mereka sudah dua kali saya terima, pertama di ruang kerja saya dan semalam saya terima di depan Kantor Kemendagri," kata Mendagri Tjahjo dalam pesan singkatnya yang diterima Antara di Jakarta, Rabu petang.
Tjahjo mengatakan massa yang protes dengan merusak gedung Kemendagri tersebut datang ke Jakarta atas perintah pasangan calon yang kalah dalam Pilkada Kabupaten Tolikara.
Mendagri juga telah meminta pasangan calon yang menang untuk turut membantu mendinginkan suasana dengan menjalin hubungan baik terhadap pasangan calon yang kalah.
"Intinya, mereka [pendemo] suruhan calon pasangan yang kalah di pilkada, mereka meminta saya membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melantik calon yang kalah. Padahal, sudah saya jelaskan bahwa keputusan MK itu final dan mengikat, [tetapi] mereka tidak mau tahu dengan keputusan MK tersebut," tambahnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soemarsono mengatakan pihaknya telah menawarkan mediasi untuk menemui para pendemo, namun massa mendesak untuk bertemu langsung dengan Mendagri.
Rencananya, Soemarsono dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo menemui para pendemo Rabu siang, namun mereka tidak datang. Beberapa saat kemudian, massa kembali datang ke Kantor Kemendagri dan memaksa bertemu Mendagri.
"Tidak [pernah] ada demonstrasi di Kemendagri yang diterima [pejabat] Eselon I, biasanya paling Eselon II atau Eselon III. Ini [kasus Tolikara] spesial, karena kami mau menerima mereka, tetapi mereka menolak," tutur Soemarsono.
Kerusuhan terjadi setelah massa pendukung pasangan calon John Tabo-Barnabas Weya tersebut memaksa untuk masuk ke Gedung Kemendagri.
Soemarsono menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun ada staf Kemendagri yang luka dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto.
Istri Mendagri, Erni Guntarti dijadwalkan menjenguk korban luka di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu petang.
