Bisnis.com, JAKARTA -- Petroselat Ltd (dalam pailit) menyatakan keseriusannya dalam membayar kewajiban kepada para kreditur.
General Manager Petroselat Ltd Aries Simbolon mengatakan akan menggodok skema pembayaran yang akan dituangkan dalam rencana perdamaian.
Rencana perdamaian ini akan diserahkan pada 18 Oktober mendatang.
Rencana perdamaian akan menampung isi dari proposal perdamaian Petroselat (debitur) maupun proposal balasan atau counter proposal dari para kreditur.
"Nanti kami bawa skema yang terbaik bagi kreditur dan terbaik sesuai kemampuan dan kondisi kami [Petroselat]," katanya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).
Aries meminta kreditur bersabar. Pasalnya, jalan menuju perdamaian dianggap memerlukan waktu.
Apalagi, tuturnya, seluruh aset Petroselat adalah milik negara. Dengan begitu, Petroselat membutuhkan izin negara untuk mengeksekusi beberapa putusan.
Salah satunya yakni untuk membuka dataroom, sesuai permintaan kreditur
Dataroom berisi seluruh informasi mengenai Petroselat, baik kondisi keuangan, cashflow dan mitra kerja.
Kendati begitu, ungkap Aries, pembukaan dataroom harus melalui izin negara, dalam hal ini SKK Migas, Dirjen Migas dan Kementerian ESDM.
Menurutnya, Petroselat bukan perusahaan milik perseorangan yang dengan mudah memberikan data-datanya. Perseroan perlu waktu untuk meminta izin kepada negara.
"Intinya kami berkomitmen dan tetap berupaya maksimal," tuturnya.
Aries juga mengklaim para kreditur telah mendapatkan kontak prinsipal pemegang saham Petroselat. Dengan begitu, dia berharap komunikasi dengan para kreditur dapat berjalan dengan lancar.
Dia mengaskan Petroselat hanyalah operator PLTU Selat Panjang di Riau yang tidak dapat mengambil keputusan. Semua keputusan terletak pada para pemegang saham.
