Kabar24.com, JAKARTA — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai isu komunis dan bangkitnya Partai Komunis Indonesia gagal menuai kepercayaan publik lantaran tidak mendapat sambutan dari kalangan Nahdlatul Ulama.
Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI Amin Mudzakkir menjelaskan isu kebangkitan PKI awalnya dihembuskan oleh kelompok Islam politik. Lantas, menurut dia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengambil alih isu tersebut setelah mewajibkan prajuritnya menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.
“Sulit untuk menghindari kesan bahwa Panglima ingin meraih dukungan pemilih Islam. Ini termanifestasi sejak ada demo 212,” katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Namun, Amin menilai isu kebangkitan PKI tidak berhasil mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), hanya 12,6% publik yang setuju partai terlarang tersebut benar-benar bangkit.
Menurut Amin, kegagalan isu kebangkitan PKI disebabkan respons dingin kalangan NU. Padahal, kaum nahdliyin merupakan kelompok yang paling berhadapan langsung dengan massa pendukung PKI sebelum dan setelah peristiwa Gerakan 30 September PKI.
Selain itu, tambah dia, dalam 10 tahun terakhir perlawanan terhadap PKI kencang disuarakan oleh NU setelah munculnya wacana permintaan maaf negara kepada korban pasca-G30S. Akan tetapi, semenjak kelompok Islam politik dan Jenderal Gatot menyuarakan isu kebangkitan PKI justru sikap NU berbalik arah.
“Di daerah, aktivis NU malah bilang ancaman saat ini bukan PKI tapi menguatnya Islamisme,” ujar Amin.
Kontras dengan NU, Amin mengamati isu kebangkitan PKI masih seksi bagi kalangan Islam modernis seperti Muhammadiyah dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Menurutnya, suara kelompok inilah yang tengah dilirik oleh Jenderal Gatot lewat manuvernya ihwal kebangkitan PKI.
“Saya kira, satu-satunya kekuatan masyarakat sipil yang bisa menahan laju agresi politik tentara adalah NU. Kalau NU ikut-ikutan langgam tentara ya sudah, tidak ada bumper lagi,” ujarnya.
Sebaliknya, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas berpendapat masuknya Jenderal Gatot dalam isu kebangkitan PKI bukan dalam konteks politik elektoral. Ketika kelompok Islam politik menghembuskan isu itu, sasarannya adalah menurunkan kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo.
“Tapi begitu TNI ambil alih, isunya menjadi soal keamanan nasional,” tuturnya di tempat yang sama.
