Kabar24.com, JAKARTA – Sejumlah pernyataan dan kebijakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait isu sosial dan politik dinilai sebagai manuver untuk mengerek elektabilitasnya menjelang Pemilihan Presiden 2019.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat aktivitas Panglima TNI setahun terakhir telah jauh dari persoalan pertahanan dan keamanan yang menjadi domain TNI.
Dia mencontohkan pendekatan Gatot terhadap kelompok kontra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia, hingga pengadaan senjata ilegal.
“Mengambil pilihan isu-isu populer agar simpati publik tertumpuk padanya. Konteksnya soal kontestasi Pilpres 2019,” katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Ray mengungkapkan sejumlah hasil survei mengonfirmasi kegiatan Panglima TNI berkorelasi dengan elektabilitasnya.
Selama 4 bulan, kata dia, suara keterpilihan Gatot naik 1% menjadi 2,8% atau nomor tiga di bawah Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca Juga
Sebaliknya, tren keterpilihan Jokowi dan Prabowo stagnan masing-masing berada pada kisaran 30%-45% dan 20%-30%. Ray berpendapat elektabilitas kedua kontestan Pilpres 2014 itu masih belum aman, apalagi bagi Jokowi sebagai petahana.
Melihat tren itu, tambah dia, Gatot berpotensi menjadi kuda hitam jika bahu-membahu bersama Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Menurut Ray, Jokowi tidak mungkin melirik Gatot karena yang dia butuhkan bukan wakil dari kalangan militer, tetapi pasangan dari Islam moderat.
Apalagi, kalangan pemilih Prabowo dan Gatot beririsan yakni kelompok Islam. Namun, dua tokoh militer itu tidak mungkin disandingkan sebagai pasangan calon presiden dan wapres. Prabowo diyakini legawa memberikan tiket pencalonan Koalisi Merah Putih kepada Gatot sehingga head to head dengan Jokowi dalam Pilpres 2019.
“Bacaan saya yang sedang digerus pemilihnya oleh Gatot bukan Jokowi, tetapi Prabowo. Tapi Jokowi juga ketar-ketir dengan aktivitas Gatot,” ujarnya.
Ray mengatakan Gatot berpotensi dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Apalagi, Ray melihat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kerap blusukan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin lembaga negara maupun parpol.
“Tidak ada ketua parpol serajin Zukifli rajin turun ke bawah. Sama seperti yang dilakukan Gatot selama ini,” ucapnya.
Berbeda dengan Ray, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai manuver Gatot tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis.
Menurutnya, mantan Kepala Staf TNI AD itu justru tengah memposisikan militer sebagai penyeimbang dalam poros blok nasionalis dan Islam politik yang terlihat kentara semenjak Pilpres 2014.
“Manuver TNI ini mengukuhkan rasa aman di tengah masyarakat. Ini didukung oleh kepercayaan rakyat yang tinggi terhadap TNI,” ujarnya.
Abbas mengingatkan TNI tidak dapat dipisahkan dari politik semenjak 1945 hingga Reformasi atau saat ini ketika Dwifungsi TNI sudah dihapuskan. Namun, politik yang dimainkan militer Indonesia itu adalah politik tinggi (high politics) bukan politik praktis (low politics).
“Fokus perhatian TNI adalah pada stabilitas dan keutuhan negara, bukan soal elektoral,” katanya.
