Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menuding bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya institusi nonmiliter yang memesan 5.000 senjata ilegal menunjukkan manuver politik.
"Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo," ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (24/9/2017).
Kalaupun isu itu benar, ujarnya, Jenderal Gatot tidak boleh membocorkan data intelijen tersebut. Pasalnya, Panglima TNI tidak sepatutnya membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif, kepada publik.
“Dia harus lapor ke presiden," ujarnya.
Selain itu Rachland juga menilai, Jenderal Gatot seharusnya menyampaikan perkara itu kepada DPR, bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI dalam acara yang diliput luas awak media, dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya.
"Tetapi yang secara fundamental paling fatal adalah saat Panglima TNI mengancam akan 'menyerbu.' Kenapa?" ujarnya mempertanyakan.
Baca Juga
Menurut dia, sesuai prinsip keterbukaan demokrasi, militer tidak boleh mengambil kebijakan politik. Pasalnya, kebijakan tersebut cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih oleh pemilu demokratik.
"Panglima TNI tidak dipilih oleh pemilu. Panglima TNI diangkat oleh presiden. Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi," ujar Nashidik.
