Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Demokrasi di NTB Kategori Sedang

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nusa Tenggara Barat mencapai 65,41 dalam skala indeks 0 sampai 100 pada 2016.
Ilustrasi indeks demokrasi/Istimewa
Ilustrasi indeks demokrasi/Istimewa

Kabar24.com, MATARAM - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nusa Tenggara Barat mencapai 65,41 dalam skala indeks 0 sampai 100 pada 2016.

Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 65,08. Meski sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Nusa Tenggara Barat tersebut masih termasuk dalam kategori 'sedang'.

Capaian IDI NTB dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mulai dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 58,12. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,41.

Badan Pusat Statistik NTB mencatat, fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di NTB. Pada tahun 2016, dua aspek IDI di NTB mengalami kenaikan dan satu aspek IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015.

Meski capaiannya masih menjadi yang tertinggi di antara aspek lainnya, Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek IDI yang mengalami penurunan. Dua aspek yang mengalami kenaikan yaitu aspek kebebasan sipil dan aspek hak-Hak politik.

"Indeks Aspek Lembaga Demokrasi 2016 mengalami penurunan 17,23 poin dibandingkan 2015. Sementara itu, nilai indeks aspek hak-hak Politik dan Kebebasan Sipil masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin dan 13,47 poin," ujar Endang Tri Wahyuningsih selaku Kepala BPS NTB di Mataram, Senin (18/9/2017).

Pada 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori buruk. Untuk indeks aspek kebebasan sipil berada di kategori sedang, sementara tahun 2015 masih berada di kategori buruk.

Indeks aspek hak-hak politik tetap pada kategori sedang, sementara aspek Lembaga Demokrasi yang di tahun sebelumnya berada pada kategori baik, di tahun 2016 ini turun menjadi kategori sedang.

"Ini menunjukkan masih adanya beberapa hal yang membatasi kebebasan demokrasi di wilayah NTB," ujar Endang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper