Bambang Soesatyo Sebut OTT KPK 'Murah Meriah'

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai penyergapan sejumlah kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK lebih mencerminkan kegagalan sistem pencegahan korupsi
Lingga Sukatma Wiangga | 18 September 2017 11:48 WIB
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Minggu (17/9) dini hari. - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai penyergapan sejumlah kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK lebih mencerminkan kegagalan sistem pencegahan korupsi.

Bambang berpendapat, pemberantasan korupsi yang terfokus pada penindakan tidak akan mereduksi praktik rasuah tersebut baik sekarang maupun yang akan datang.

Oleh karena itu, menurut Bambang, sambil melanjutkan kegiatan penindakan yang berkualitas, KPK perlu memberi prioritas pada sistem pencegahan korupsi.

"Cukuplah sudah KPK bertindak seperti polisi lalu lintas yang bersembunyi di semak-semak di tikungan jalan untuk mendapat tangkapan pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. KPK adalah burung Garuda yang mangsanya besar-besar. Bukan burung perkutut," kata dia lagi, Senin (18/9/2017)

Bambang menyebut, sudah saatnya KPK melakukan langkah-langkah besar dengan menangani kasus korupsi besar yang tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan di kepolisian maupun di kejaksaan.

"Kalau hanya mengandalkan OTT saja, kasihan negara ini. Ibarat menembak nyamuk pakai meriam," lanjut dia.

Menurut Bambang, negara telah mengeluarkan dana sangat besar bagi gaji para penyidik, pimpinan dan pegawai KPK. Termasuk biaya operasional, tunjangan, fasilitas sarana dan prasarananya serta kewenangan luar biasa dibandingkan dengan dua institusi penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Bambang pun menyebut,  OTT itu 'murah meriah'. Jika KPK hanya menggelar OTT sebagai ajang pemberantasan korupsi, tidak bisa dihindari adanya kesan KPK mau mudahnya saja.

"Itu tidak akan akan memberi efek jera yang signifikan. Lihat saja data, selama 15 tahun KPK berdiri praktek koruptif semakin marak hampir disemua lini kehidupan bangsa ini," tutur politisi Partai Golkar itu.

Tag : komisi iii dpr
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top