Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat menghendaki adanya haluan negara sebagai kerangka hukum dan politik pembangunan negara yang berkelanjutan.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, kebutuhan akan adanya haluan negara merupakan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun oleh MPR melalui pelaksanaan berbagai simposium dan musyawarah.
"Terdapat arus besar aspirasi masyarakat menghendaki kita memiliki haluan negara sebagai kerangka hukum dan politik untuk memandu sistem pembangunan negara yg berkelanjutan," ujarnya dalam sambutan sidang tahunan MPR, Rabu (16/08).
Lebih lanjut dia menyatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang terus belajar ke arah yang lebih baik. Untuk itu, MPR pun melakukan pengkajian terhadap sejumlah aspirasi penting terkait sistem ketatanegaraan dan konstitusi.
"Tidak ada sistem yang paripurna dalam satu waktu karena terus dituntut perubahan zaman," ujarnya.
Lebih lanjut, Zulkifli menyatakan pentingnya implentasi sistem perekonomian nasional berdasarkan ekonomi pancasila. Terkait hal tersebut, menurutnya UUD 1945 pasal 33 merupakan instrumen pelaksanaan sila kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".
"MPR mengerahkan seluruh anggota MPR untuk menerapkan nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh pelosok tanah air," ujarnya.
