Kabar24.com, JAKARTA — Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia karena tidak memperbaiki ekonomi dan kemandirian daerah.
Menurutnya, UU Otonomi Daerah diputuskan DPR ketika dirinya menjadi wakil presiden di era pemerintaan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu, tujuan utamanya supaya daerah bangkit menuju kemandirian dengan keekonomiannya sehingga mereka dapat berdiri sendiri.
Akan tetapi, ujarnya, pada kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan sejak awal. “Saya sudah bilang juga kepada yang berwenang, coba toh dievaluasi kembali dan saya kira LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan] pun harus meneliti," kata Mega di Auditorium Utama LIPI saat menjadi nara sumber satu diskusi dalam memperingati 50 tahun berdirinya lembaga itu, Selasa (15/8/2017).
Ketua Umum PDI Perjuangan itu bercerita tentang proses saat kebijakan otonomi daerah itu dibahas dalam rapat kabinet. Dia sempat dimintai pendapat oleh Gus Dur tentang kebijakan tersebut.
"Saya mengatakan ini masalah UU yang baru bagi republik ini karena tadinya kan dipusatkan dan ketika reformasi bahwa tidak boleh kekuasaan itu di pusat sehingga supaya bisa diturunkan. Bapak Presiden kalau saya melihat UU ini yang kurang adalah masalah potensi keekonomiannya," katanya.
Mega mengaku punya alasan mengapa dia meminta otonomi daerah dievaluasi setelah turun ke daerah. Menurutnya, masih ada kekurangan yang ada di daerah setelah daerah-daerah di Indonesia itu dimekarkan.
Mega mengaku mendapati untuk daerah pemekaran, sebanyak 90% anggaran pembangunan digunakan untuk belanja rutin. Bahkan, menurutnya, membangun sebuah polsek saja belum tentu mampu sehingga bagaimana dengan masalah keamanan.
Karena itu, dia kembali mengingatkan pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
