Kabar24.com, JAKARTA--Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia mengundang tokoh tokoh nasional lintas agama dan profesi untuk menghadiri curah rasa dan pendapat bertajuk “Refleksi Kebangsaan Menjaga NKRI” hari ini.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa latar belakang acara tersebut adalah keprihatinan mengenai situasi kebangsaan, khususnya pasca Pilkada Jakarta
"Kami ingin agar kebencian dan permusuhan ini segera diakhiri. Kami berharap dialog dan musyawarah bisa meneduhkan situasi kebangsaan kita," ujar Zulkifli, Selasa (13/6).
Dalam pertemuan tersebut hadir tokoh tokoh lintas agama diantaranya Romo Beny Susetyo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Uung Sendana dari Matakin, Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Sholahudin Wahid, dan Franz Magnis Suseno. Begitu juga Jaya Suprana, Jakob Oetama serta tokoh lintas agama dan lintas profesi lainnya.
Romo Benny mengapresiasi inisiatif MPR melaksanakan Curah Rasa dan Refleksi Kebangsaan
"Memang perlu duduk bersama agar kita merasakan lagi indahnya bersaudara. Semoga pertemuan ini menjadi awal agar Kebhinnekaan tetap terjaga," ujarnya.
Baca Juga
Hal yang sama diungkapkan Uung Sendana dari Majelis Tinggi Konferensi Tionghoa Indonesia. Menurutnya, jangan sampai kita mundur ke belakang dalam kebhinnekaan.
"Inisiatif MPR ini penting agar tidak ada lagi situasi waswas dan ketakutan antar kita. Saatnya maju bergerak membangun bangsa," ujar Uung.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011, Mohammad Mahfud MD mengatakan bahwa kisruh yang terjadi pasca Pilkada Jakarta bukan soal keyakinan.
Mahfud mengatakan hal itu dipicu akibat persoalan kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang tidak bisa disembunyikan oleh pemerintah dan penegak hukum.
"Dan menurut saya ini harus kembali, yang pertama fokus pemerintah itu bagaimana menegakkan dan membangun kesejahteraan rakyat sungguh-sungguh," kata Mahfud di Kompleks Parlemen.
Dia juga menyoroti soal penegakan hukum yang sekarang ini sudah banyak melenceng, banyak rekayasa-rekayasa hukum oleh aparat penegak hukum.
Lebih jauh, Mahfud tidak setuju dengan penegak hukum yang setiap menangani perkara, selalu menyatakan buktikan di pengadilan. Menurutnya, hal itu justru memicu kisruh, karena orang yang tidak bersalah sejatinya harus dibebaskan.
"Saya paling tidak setuju orang membuktikan di pengadilan itu, seharusnya ndak usah ke pengadilan selesai. Pengadilan itu kalo terpaksa, sekarang orang belum apa-apa sudah dibawa ke pengadilan,” ujarnya.
