Bisnis.com, BOGOR – Presiden Joko Widodo ingin status layak investasi, dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang sudah disandang Indonesia, dapat mendorong sektor riil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Presiden menyatakan hal tersebut saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (29/5/2017). Tiga topik dibahas dalam sidang kali ini. Mereka adalah persiapan menghadapi Idulfitri 1438 H/2017 M, pemantauan harga-harga bahan pokok, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Presiden mengatakan Indonesia harus menindaklanjuti pemberian status investment grade dari Standard & Poor’s (S&P) dengan cara menggenjot sektor rill guna menyokong ekonomi Indonesia.
“Saya minta agar ada tindak lanjut sehingga efek positif itu tidak hanya dinikmati pada investasi di portofolio, di saham, tetapi efek positif yang juga bisa mendorong sektor riil untuk menumbuhkan perekonomian kita,” kata Presiden Joko Widodo, Senin (29/5/2017).
Pada 19 Mei 2017, S&P menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stabil. Dengan begitu, status layak investasi (investment grade) telah disandang Indonesia dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Fitch Ratings, dan Moody’s.
Presiden Joko Widodo menuturkan status layak investasi yang sudah diraih Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola ekonomi dengan baik, dari sisi fiskal dan moneter. Maka, langkah selanjutnya yakni mendorong status layak investasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku sektor rill dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga
“Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong efek positif dari investment grade ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, sehingga tadi saya sampaikan agar ini didorong oleh kementerian terkait agar sektor riil juga ikut bergerak,” ujar Presiden.
Peringkat layak investasi yang sudah diraih Indonesia diprediksi sejumlah analis dapat memacu arus modal masuk ke Indonesia. Presiden mengingatkan ganjalan terhadap arus modal masuk harus segera diperbaiki, salah satunya prosedur perizinan. Kepala Negara meminta prosedur perizinan disederhanakan.
“Ini betul-betul dilihat lebih rinci lagi agar perizinan yang menghambat itu betul-betul bisa disederhanakan sehingga harus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu oleh karena kerumitan di bidang perizinan,” tegas Presiden Joko Widodo.
